Demi WTP, Kepala OPD Dilarang Dinas Luar Tanpa Izin 

 DEMAK - Mempertahankan seringkali disebut lebih sulit dibandingkan meraih suatu prestasi. Namun demikian, bukanlah mustahil prestasi dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan ketika tim bekerja kompak dan saling sinergi. 

Pada acara Diseminasi Dana Desa oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu di Pendapa Kabupaten Demak, Wabup H Joko Sutanto menuturkan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang diraih pada 2017 bukanlah prestis pemda semata. Namun juga prestis atau kebanggaan seluruh rakyat Kabupaten Demak. 

Maka itu wabup mengajak semua pihak terkait bekerja profesional sesuai tupoksi agar prestasi bergengsi di bidang pengelolaan keuangan negara itu kembali teraih. Mulai dari kepala OPD hingga pemerintah desa pengguna keuangan negara, diisntruksikan mengadministrasikannya sebaik mungkin sesuai ketentuan berlaku.

"Bahkan kami telah keluarkan perintah semua kepala OPD dilarang dinas luar (DL) tanpa izin bupati selama pemeriksaan oleh BPK berlangsung sebulan ini," kata wabup, Kamis (12/4).

Begitupun kepala desa, sekdes dan bendahara desa diwajibkan mendampingi para auditor dati BPK saat mereka memeriksa ke desa. Sebab semua pengguna keuangan negara akan diperiksa BPK."Terlebih sejak dikucurkannya dana desa, anggaran dari pusat mengalur ke desa sungguh luar biasa. Ada puluhan bahkan ratusan miliar rupiah," imbuh wabup.

Maka itu sekali lagi wabup menandaskan, mulai kini kades sebagai kepala pemerintahan desa tertib administrasi. Jangan sungkan bertanya pada ahlinya jika menemui kesulitan dalam pengadministrasian keuangan desa yang kini berbasis online. Jangan sampai karena malas bertanya, jadi tersandung masalah hukum. 

Di sisi lain anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menambahkan, setiap desa memiliki potensi.  Seiring dikucurkannya dana desa, masyarakat harus bisa mengelola. Sehingga mampu menggeliatkan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. 

 

Penulis : ssj
Editor   :