271 Desa di Blora Digelontor Rp 229,7 Miliar

BLORA – Direktorat Jendral (Ditjen) Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri, melaksanakan Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Blora.

Diseminasi, adalah proses penyampaian dan penyebarluasan informasi tentang inovasi suatu program, dalam hal ini inovasi dalam penggunaan dana desa yang difokuskan untuk kegiatan padat karya tunai.

“Tahun ini, Blora memperoleh dana desa sebesar Rp 229,7 miliar untuk 271 desa, jika dirata-rata setiap desa dapat Rp 1 miliar,” beber Dirjen Perimbangan Keuangan, Budiarso Teguh Widodo, baru-baru ini.

Diseminasi yang digelar di pendapa kabupaten, diikuti tidak kurang dari 300 peserta yang terdiri jajaran Forkopimda, Sekda, Kepala OPD terkait, Camat dan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Blora.

Menurut Budiarso, tahun ini seluruh kepala desa (kades) diminta fokus menggunakan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan. Pembangunan harus dilaksanakan melalui padat karya tunai, sesuai tema “Diseminasi Dana Desa, Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera”.

“Kami ingin proses pencairan, dan pengunaan dana desa bisa dilaksanakan dengan betul,” pesan Dr. Budiarso Teguh Widodo ME.

Padat karya tunai, lanjutnya, model pembangunan yang dilaksanakan oleh desa dengan tenaga kerja masyarakat setempat dan digaji secara tunai, bisa harian atau mingguan.

Kurangi Kemiskinan

Hanya saja fokus pada 3-5 proyek saja, agar hasil pembangunannya bisa dirasakan dampaknya. Jangan diecer-ecer, tambah Budiarso Teguh Widodo. Misalnya pembangunan jalan desa, harus bisa menyerap tenaga kerja lokal, prioritasnya adalah tenaga kerja dari para pengangguran di desa, setengah pengangguran, penduduk miskin, warga penerima rastra dan PKH, serta keluarga yang memiliki anak kurang gizi, tandasnya.

Bupati Blora H. Djoko Nugroho, menyambut baik dan memberikan semangat kepada seluruh Kades, agar bekerja sungguh-sungguh dalam memanfaatkan dana desa. “Saat ini tingkat kemiskinan Kabupaten Blora sebesar 13 persen dan menempati rangking ke 18 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah,” bebernya.

Dengan adanya dana desa ini,  seluruh Kades bisa memanfaatkan untuk padat karya agar warga desa memperoleh pendapatan dari proyek pembangunan desanya sendiri. Dengan begitu bisa membuka lowongan pekerjaan di desa dan mengurangi angka kemiskinan, kata Djoko Nugroho.

Menurutnya, kalau setiap desa pertahun bisa mengentaskan 10 warganya dari kemiskinan melalui program padat karya dana desa, ma akan ada 2.710 warga dari 271 desa se-Kabupaten Blora yang keluar dari garis kemiskinan setiap tahunnya.

 

 

Penulis :
Editor   :