FPKB ‘Walk Out’ dari Sidang Paripurna


 

PURWODADI- Seluruh anggota fraksi PKB DPRD Grobogan memutuskan keluar dari ruangan sidang paripurna walk out dari sidang paripurna.

Keputusan walk out dilakukan pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan tiga raperda, yakni perubahan kedua atas perda No3 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, perubahan ketiga atas perda No 2 Tahun 2012 retribusi jasa umum, dan revisi Perda 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, kemarin Selasa (15/8). 

Walaupun sempat diadakan lobi antara pansus 1, pimpinan dewan, pimpinan fraksi  dan fraksi PKB terkait penolakan fraksi PKB terhadap revisi Perda 14 tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,  namun tidak tercapai kesepakatan.  Ketua dewan akhirnya memutuskan untuk dilakukan voting.

Sebelum voting berjalan, seluruh anggota fraksi PKB DPRD Grobogan memutuskan meninggalkan ruangan sidang. “Untuk dua raperda yang lain, kami setuju. Namun untuk penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern kami menolak,” jelas HM Nurwibowo, Ketua Fraksi PKB.

Menurutnya, penetapan perda tersebut tidak terdapat keadilan ekonomi. Perda yang seharusnya sebagai payung hukum di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, namun terindikasi ada praktek titipan. 

“Kami tidak pernah mempermasalahkan jumlah penetapan toko modern. Namun adanya pengurangan di empat kecamatan dan dipindahkan ke kecamatan yang lain, ini jelas terindikasi titipan,” tegasnya.

Berdasarkan perda yang baru, jumlah toko modern ditetapkan sejumlah 62 buah, dengan pengurangan toko modern di empat4 kecamatan, yakni Brati, Ngaringan, Geyer, dan Kedungjati. 

Pengurangan di empat kecamatan tersebut dipindahkan ke Kecamatan Purwodadi sejumlah dua buah, Toroh satu buah dan Pulokulon satu buah.

Penulis : fww
Editor   : wied