Kabupaten Pekalongan Targetkan 'Zero Drop Out' untuk Lulusan SD

93

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi memantau pelaksanaan UN tingkat SD di SDN 1 Gejlik, Desa Gejlik, Kecamatan Kajen, Kamis (3/5) pagi. Foto: Hadi Waluyo.

KAJEN - Pemkab Pekalongan menargetkan pada tahun 2018 ini angka putus sekolah untuk tingkat lulusan sekolah dasar (SD) nol, atau zero drop out (DO). Pada tahun 2017, angka DO untuk SD mencapai 0,19. Kasus DO ini dipengaruhi oleh faktor kondisi geografis, ekonomi, mentalitas, dan faktor lainnya.

Tekad untuk mewujudkan kabupaten zero DO untuk tingkatan sekolah dasar ini disampaikan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi ditemui disela-sela pantauan pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SD di SDN 1 Gejlik di Desa Gejlik, Kecamatan Kajen, Kamis (3/5) pagi.

Bupati Asip Kholbihi didampingi Asisten Pemerintahan Setda Ali Reza, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumarwati, Kabid Dikdas Catur Elmiyati dan Kabid Kehumasan Dinkominfo Eka Iman Prabawa kemarin pagi memantau pelaksanaan UN di sejumlah sekolah.

"Mudah-mudahan output dari input yang diberikan, dari sarana dan prasarana serta komitmen dari para guru dan pembinaan yang intensif dari dinas mudah-mudahan hasilnya akan semakin baik dan anak-anak SD kita bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini menjadi obsesi kita, karena Kabupaten Pekalongan sudah kita deklarasikan sebagai kabupaten zero DO," ujar Asip.

Menurutnya, roadmap kabupaten zero DO ini sedang ditata. Di antaranya, lanjut dia, dengan memetakan berbagai persoalan yang menjadi penyebab DO tersebut. Diterangkan, sebab kasus DO dikarenakan kondisi geografis, faktor ekonomi, mentalitas anak, dan faktor lainnya. Untuk tingkatan SD, angka putus sekolah pada tahun sebelumnya 0.19.  "Kita akan memperkecil angka itu," tandasnya.

Di daerah pesisir, kata bupati, penyebab DO dikarenakan anak-anak ikut miyang, atau ikut kapal mencari ikan. Pemda sendiri sudah memiliki treatment untuk mengatasi DO berbasis geografis. Sedangkan untuk kasus di nelayan, kata dia, harus ada treatment khusus. "Apakah nakhodanya, juru mudinya, atau pengurus kapalnya akan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang semestinya belum boleh kerja ini, karena masih di bawah umur. Jika sudah berumur pun dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan kita carikan solusi," ujarnya.

Diterangkan, kebanyakan faktor penyebab DO itu berasal dari keluarga. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus bekerja sama dengan dinas lainnya, seperti Dinas Sosial dan PMD. Kerjasama antardinas ini untuk melakukan pemetaan faktor penyebab DO, atau mengapa anak tersebut tidak melanjutkan sekolah. "Lulusan tahun 2018 ini akan kami sisir, dan saya perintahkan kepada seluruh pihak terkait termasuk pemerintah desa, semuanya untuk menyisir agar anak-anaknya bisa melanjutkan, dengan varian mungkin kejar paket, sistem sekolah, sekolah sore, dan mondok. Intinya target kita pada tahun 2018 ini program zero DO betul-betul akan kita wujudkan," tandasnya.

Sementara itu, UN tingkat SD di Kabupaten Pekalongan diikuti 15.129 peserta. Dengan rincian, 11.822 siswa SD negeri, 73.226 siswa SD swasta, 21 siswa SDLB, dan 60 peserta Paket A. Asip menyatakan, secara umum pelaksanaan UN berjalan lancar. Asip berharap, hasil UN SD tahun 2018 ini semakin baik, sehingga peringkatnya semakin tinggi. "Di Kabupaten Pekalongan peringkatnya di Jateng masih middle class, kelas menengah. Mudah-mudahan hasil UN ini lebih baik, sehingga semakin mempertinggi lagi peringkat," kata Asip.

 

Penulis : haw
Editor   : wied