Diboikot, Penetapan RAPBD Perubahan Batal

PEKALONGAN-Penetapan RAPBD perubahan, pada sidang paripurna DPRD Kota Pekalongan,  gagal disahkan, gara-gara partai pendukung wali kota yakni PDI-P, PPP serta PKS, dengan 12 orang anggota DPRD, memboikot, tidak hadir mengikuti rapat paripurna, akibatnya rapat tidak koarum. Kondisi itu membuat walikota sempat berang. Bahkan sempat menelepon langsung hal itu ke ketua DPC PDIP setempat Rustriningsih, mempertanyakan hal itu yang notebena dilakukan partai pendukungnya.

Sementara beredar santer kabar, jika tidak hadirnya partai pendukung tersebut lantaran merasa kecewa dengan keputusan walikota yang mengalokasikan Rp 20 miliar seharusnya untuk anggaran penanggulangan rob justru dilaihkan untuk interchange exit toll. Menanggapi hal itu, Wali Kota Pekalongan HA Alf Arslan Djunaid menuturkan, jika alasan itu dinilai mengada-ada saja. Mengingat anggaran penangganan rob sudah ada dan tinggal direalisir oleh Kementerian PUPR, yang akan ditangani selama tiga tahun senilai Rp 128 miliar.

Dengan adanya hal itu, pemkot sepakat mengalihkan anggaran rob semula Rp 20 miliar ke pembangunan interchange exit toll yang akan dilaksanakan tahun 2017/2018 oleh Kementertian PUPR Dirjen Bina Marga sebesar Rp 70 miliar, jika hal ini tidak dilakukan maka tahun 2017 pemerintah pusat tidak akan membangun exit toll, sehingga bantuan Rp 70 miliar itu akan gagal,hal inilah yang melatar belakangi keputusan pengalihan anggaran dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan efiseinsi. “Insnya Allah selasa (22/8) akan dilakukan penandatangan antara Kementerian PUPR dengan walikota Pekalongan yang diwakili Dinas pekerjaan Umum SDA Prof Jateng, “ tutur Walikota.

Ditambahkan, keberdaan interchange exit toll sangat penting, mengingat beroperasinya jembatan tol yang tidak melewati kota Pekalongan mempengaruhi perekonomian yang ada dan hal itu sangat dikeluhkan para pelaku ekonomi. “Justru keputusan ini sangat tepat sebagaimana yang diinginkan masyarakat," ujarnya, Minggu.

Sementara Wakil Ketua DPRD setempat sekaligus dari Fraksi PDIP, H Ismet Isnonu SH, kepada wartawan, mengaku jika anggaran penanggulangan rob dilaihkan ke pembangunan interchange exit toll, pihaknya tidak akan menghadiri sidang paripurna pengesahan APBD perubahan setempat. Pihaknya menilai justru penanggulangan rob harus diutamakan dibanding pembangunan lainnya. Apalagi dari awal pihaknya tidak sepakat jika dana penanggulangan rob dialihkan ke pembangunan interchange exit toll. Bahkan pihaknya mengancam tetap tidak akan menghadiri sidang paripurna jika anggaran Rp 20milliar untuk penanggulangan rob tidak dikembalikan seperti tujuan semula. RAPBD perubahan dinilai tidak prorakyat. Langkah ini sengaja diambil untuk mengamankan posisi wali kota. “Biarkan masyarakat yang menilai,”katanya.

Sikap partai pendukung yang sempat memboikot sidang sehingga RPBD perubahan gagal disahkan, sempat menjadi perbincangan masyarakat ramai. Sehingga tidak mengherankan berbagai komentar bernada miring, pro dan kontra muncul. “Kami sebagai warga justru binggung dengan kondisi seperti ini. Sebaiknya kita lihat saja,”kata Dian Kuncoro, warga Binagriya.

Penulis :
Editor   :