Noda Politik Uang dalam Pilkada Kudus

1.1K

Pilkada Kudus sudah usai dan berlangsung aman, damai dan sukses dengan partisipasi pemilih hingga 84 persen. Sebelum ditetapkan dan dilantik, rakyat Kudus secara informal sudah menahbiskan satu dari lima pasangan calon sebagai sang pemenang. Sebuah hasil yang setara dengan puluhan miliar anggaran yang telah digelontorkan untuk melangsungkan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Namun euforia dari pemenang, maupun gremengan dari pecundang, nampaknya belum berhenti, hingga beberapa waktu ke depan. Di mana-mana, entah di warung kopi, angkruk pinggir jalan, hingga sudut-sudut kantor pemerintahan masih dengan mudah kita dengar.

Diantara berbagai perbincangan baik yang sifatnya obrolan warung kopi, analisa komentator dadakan, evaluasi dari kawan seperjuangan, hingga gelak tawa sang jawara, tetap menyimpulkan satu pokok bahasan yang nyaris seragam yakni persoalan politik uang.

Ya, politik uang seakan menjadi sebuah dilema dalam proses demokrasi di Kudus tahun ini. Meski tanpa ada catatan penindakan dari aparat berwenang, diakui atau tidak, politik uang begitu massif terjadi di seluruh pelosok Kudus.

Kondisi tersebut, memunculkan beragam analisa dari banyak pihak. Teman kawanku punya teman, yang mengambil kesimpulan kunci kemenangan dalam Pilkada Kudus tetap adalah politik uang. Tidak ada masyarakat yang menusukkan paku coblosannya ke kertas suara kepada calon yang tidak melakukan serangan fajar.

Kesimpulan tersebut, tentu tak hanya berdasarkan analisa amatiran saja, tapi juga melalui bukti-bukti empiris yang menjawab semua hipotesa yang dilontarkan. Simulasi hitungan di TPS sekitarnya pun menjadi bukti kesahihan hipotesa tersebut.

Olehnya, dikatakan kalau figur atau calon tak bisa begitu saja memenangkan simpati masyarakat meski sudah melakukan beragam upaya kampanye sebelum pemilihan. Modal sosial, ketokohan, hingga peran serta di masyarakat yang sudah dilakukan sebelumnya, masing-masing hanya berdampak 1 persen. Sementara, selebihnya adalah faktor seberapa uang yang diterima di saat jelang coblosan.

Keyakinan akan kesimpulan tersebut demikian besar. Sehingga, buru-buru teman kawannya temanku tersebut memberikan warning bagi politisi yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Pemilu 2019, harus melakukan hal yang sama jika ingin terpilih.

Dari kalkulasinya, butuh uang sekitar Rp 1 miliar jika berniat untuk menjadi anggota legislatif setingkat DPRD Kabupaten. Itu pun bukan jaminan jika tidak diimbangi dengan kemampuan dalam membuat tim kampanye yang militan.

Sontak, hal tersebut membuat saya tercengang. Betapa mahalnya biaya politik yang terjadi di Indonesia saat ini, dan sedemikian terpuruknya demokrasi kita saat ini.

Beberapa bagian dari analisa tersebut saya amini diantaranya soal massifnya pergerakan amplop putih berisi puluhan ribu rupiah di sudut-sudut rumah warga. Bukan hanya satu atau dua warga yang saya temui, tapi hampir semua orang yang saya tanya mengakui kondisi tersebut.

Namun, kesimpulan politik uang bisa menjadi penentu dalam kemenangan calon tersebut masih belum menemukan konklusi yang pasti di benak saya. Dari beberapa eksperimen untuk membuktikan dugaan tersebut, saya menanyai beberapa orang yang menerima politik uang.

Herannya, jawaban yang muncul, justru membalikkan hipotesa yang muncul sebelumnya. Beberapa (kalau tidak mau dibilang sedikit) responden mengaku menerima uang dari calon A, tapi justru memberikan pilihannya pada calon B. Atau ada pula sangat sedikit warga yang tidak mendapatkan amplop, namun tetap memberikan suaranya sesuai keinginannya.

Seberapa mewakilinya data tersebut untuk membantah hipotesa kemenangan paslon ditentukan politik uang, tentu masih perlu diuji secara empiris. Sehingga, kesimpulan tersebut belum bisa dijadikan argumen yang pasti untuk menjawab pernyataan dari teman kawannya temanku tersebut.

Terlepas dari itu semua, ‘noda’ politik uang dalam Pilkada Kudus kali ini, dengan sepenuh hati dan sesadar-sadarnya saya katakan benar apa adanya. Dan ini tentu menjadi bahan evaluasi penyelenggara, apakah tujuan untuk menjadikan pilkada sebagai sarana demokrasi yang berkualitas sudah tercapai atau tidak.

Terakhir kalinya, bagi pemenang pilkada Kudus, sudah membuktikan diri mampu meraih simpati masyarakat. Perolehan suara terbanyak sudah memberikan legitimasi kalau kalian adalah pilihan masyarakat Kudus secara keseluruhan. Semoga diberi keberkahan, dan amanah dalam memimpin Kudus lima tahun ke depan. Wassalam.

*Penulis adalah wartawan wawasan.co di Kudus

Penulis :
Editor   :