Bupati Klaten Dituntut 12 Tahun Penjara


Sri Hartini, terdakwa perkara dugaan suap dan gratifikasi promosi dan mutasi jabatan, pemotongan bantuan dipeluk kerabatnya dari belakang usai sidang pembacan tuntutan. Sri Hartini dituntut 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsidair setahun penjara. Fo
 
SEMARANG - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan pidana 12 tahun penjara terhadap Bupati Klaten nonaktif, Sri Hartini, Senin (28/8). Jaksa dalam tuntutan setebal 920 halamannya juga menuntut agar bupati periode 2016-2021 itu dipidana denda Rp 1 miliar subsidair setahun penjara.
Sesuai fakta sidang, jaksa menilai Sri Hartini terbukti menerima suap dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama melanggar Pasal 12 huruf a UU No 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Serta dakwaan kedua, pasal 12 huruf B UU yang sama Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. 
Suap dilakukannya terkait promosi jabatan PNS Tahun Anggaran ('TA) 2016 terjadi atas perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK) sebesar Rp 2,995 miliar. Gratifikasi terkait pemotongan dana aspirasi atau bantuan keuangan untuk desa, penerimaan pegawai pada BUMd, mutasi dan promosi Kepala Sekolah SMP dan SMA/SMK. Serta pelaksaan proyek pada Disdik Klaten.
"Total gratifikasi Rp 9,892.550 miliar. Total uang suap dan gratifikasi Rp 12.887.550 miliar. Rinciannya suap Rp 2,995 miliar dan gratifikasi Rp 9,892.550 miliar," kata Afni Carolina, JPU KPK kepada wartawan usai sidang yang dipimpin ketua Antonius Widijantono didampingi Agoes Prijadi dan Sininta Y Sibarani.
Dalam perkara itu, kata Afni, terdakwa tidak dibebani Uang Pengganti. Selain menyita uang miliaran rupiah hasil suap dan gratifikasi dalam kardus, tas kamar rumah dinasnya, KPK menyita 5.700 USD dan 2.300 Dolar Singapura. KPK menilai uang dolar itu patut diduga hasil korupsi karena terdakwa tidak dapat membuktikan perolehannya.
Sebelumnya, dalam dakwaan Sri Hartini didakwa suap dan gratifikasi total Rp 13 miliar.  "Tidak dibebani UP karena uang syukuran dari pribadi. Perbedaan nilai uang suap dan gratifikasi karena dasar dakwaan disusun dari berita acara penyidikan. Bisa jadi usai itu saksi sadar lalu merubah. Usai diceksilangkan fakta sidang jumlah uang berbeda. Hanya selisih Rp 735 jutaan," lanjutnya didampingi Muh Nur Azis dan Rony Yusuf, tim JPU KPK.
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan Sri Hartini nerupakan pelaku utama. Jaksa meminta sejumlah barang bukti dikembalikan untuk perkara lain. 
"Karena ada perkara lain yang sedang ditangani atas dua tersangka (Sudirno dan Bambang Teguh Setyo-red). Soal anak terdakwa (Andi Purnomo-red) yang terlibat, benar ada uang yang ditemukan di ruangannya lalu dirampas negara. Peran anak terdakwa akan kami laporkan lebih lanjut sesuai hasil persidangan. Penyidik sendiri mungkin juga menemukan hal itu. Sesuai hasil persidangan pihak-pihak yang memiliki peran dan terlibat akan diproses sesuai mekanisme lebih lanjut apakah jadi tersangka atau tidak," kata Afni.
Jaksa  menyatakan tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pidana terdakwa. Tuntutan dipertimbangkan hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukunv program pemberantasan korupsi pemerintah. Selaku kepala daerah tidak memberi tauladan yang baik. "Terdakwa menikmati uang hasil suap dan gratifikasi. Hal meringankan, terdakwa kooperatif, mengakui perbuatannya dan menyesal," kata jaksa.
Dalam tuntutannya, Sri Hartini dinyatakan menerima suap dan gratifikasi dalam kurun Mei sampai Desember 2016 dari ratusan orang. Suap terjadi atas 131 mutasi promosi PNS di Desember 2016. Pengukuhan dan promosi 49 Kepsek SMP, 21 Kepsek SMA/SMK se Klaten. Penerimaan 23 calon pegawai BUMD Klaten dan PT Aqua Klaten. Pemotongan dan dana aspirasi atau bantuan keuangan APBD/P 2016 dan APBD 2017. Fee proyek di Dinas Pendidikan Klaten Rp 750 juta.  
Suap terkait promosi jabatan PNS atas perubahan STOK . Bersama Kepala Inspektorat Syahruna, Bappeda Bambang Sigit, Kepala dan Kabid Mutasi serta Kasubid Mutasi BKD Sartiyasto,  Slamet dan Triwiyanto, bupati merancang STOK.  Sekitar 800 formasi jabatan Pemkab akan dikukuhkan akhir 2016 meliputi eselon II,III dan IV.  
"Mereka yang menginginkan jabatan diwajibkan menyetor uang syukuran. Nilainya beragam antara Rp 15 juta sampai Rp 200 juta," kata jaksa.
Beberapa pihak yang terlibat pengurusan promosi, Syahruna, Sartiyasto, Bambang Sigit,Juwito,Slamet,I Nyoman Gunadika, Bambang Teguh Setia, Joko Wiyono, Nina Puspitasari, Widya Sutrisna, Sunarna, Wahyu Prasetyo, Tri Wiyanta. Adapula lewat orang dekat bupati, Andi Purnomo (anaknya), Arif Djodi Purnomo, Soekarno, Soegiyanto alias Gendro, Edy Dwi Hananto alias Hana, Kartan Saputro, Winarno, Subardi, Sunarso alias Po.
Gratifikasi penerimaan lain yaitu atas pengukuhan dan promosi Kepala Sekolah SMP yang dikoordinir Bambang Teguh Setia (Kabid Dikdas) dibantu Sugiyanto (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP se Klaten. Atas promosi dan mutasi Kepsek SMP, bupati meminta uang syukuran antara Rp 15 juta sampai Rp 20 juta. Uang syukuran terkait promosi dan mutasi atau supaya tetap menjabat. 
Gratifikasi terkait pengukuhan dan promosi Kepsek SMK/SMA dilakukan bupati meminta uang syukuran berkisar Rp 50 juta kepada Kepsek yang ingin tetap mejabat dan Rp 150 juta kepada guru yang ingin mejadi Kepsek. "Penerimaan itu diterima lewat Budi Sasanka, Aryo Nugroho, Soekarno alias Mbekur," ujar jaksa. 
 
"Tunggu saja nanti pembelaannya," kata Sri Hartini yang kini mendekam di sel Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Semarang Bulu. 
Mantan Wakil Bupati Klaten periode 2010-2015 ditangkap 30 Desember 2016 lalu olek KPK. Isteri mantan Bupati Klaten periode 2005-2010 (alm) Haryanto Wibowo itu ditangkap bersama Suramlan, Kepala Seksi (Kasi) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Klaten (divonis 20 bulan). Sri Hartini dituduh menerima suap dari sejumlah pegawai di lingkungan Pemkab Klaten dan pihak-pihak lain. 
Sejak dilantik Februari 2016, ia berhasil menghimpun Rp 12 miliar lebih.  Suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Klaten disebut-sebut sudah tradisi sejak beberapa bupati sebelumnya.
 
 
 
 

Penulis : sun
Editor   :