Pajak UMKM di Jateng Capai Rp 300 Miliar


Kakanwil Pajak Jawa Tengah, Irawan (nomer dua dari kanan) tengah berbincang dengan Asisten II Setda Jepara Mulyaji, saat berkunjung di Kantor Pajak Pratama (KPP) Jepara, Selasa (28/8). Foto : Budi Santoso.

JEPARA – Penerimaan Pajak masih akan terus digenjot oleh Pemerintah untuk membiayai pembangunan. Sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) menjadi salah satu yang diharapkan bisa memberi kontribusi besar. Untuk memacunya, Pemerintah bahkan sudah menurunkan besaran pajak menjadi hanya sebesar 0,5 persen dari yang semula 1 Persen.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I (Kanwil DJP JatengI), Irawan menyebutkan, penerimaan pajak dari UMKM di Jawa Tengah, nilainya mencapai sekitar Rp300 miliar setiap tahunnya. Pernyataannya ini disampaikan, Irawan saat berada di Kantor Pajak Pratama (KPP) Jepara, Selasa (28/8). Menurutnya, dengan adanya kebijakan pengurangan prosentase pajak dari 1% menjadi 0,5%, dimungkinkan jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM bisa semakin meningkat.

“Dengan kebijakan baru, kami berharap ada kemampuan dan kemauan dari UMKM untuk bisa memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tapi untuk itu tentu saja UMKM harus diberdayakan. Sehingga dengan kondisi yang bagus, kontribusi UMKM bisa menjadi kuat,” ujar Irawan, Selasa (28/8).

Pada Selasa (28/8) KPP Jepara melaounching program “Jepara Berdaya” yang ditujukan untuk memberdayakan UMKM di Jepara. Selain itu juga dilakukan penandatanganan MoU dengan Kadin  (Kamar Dagang dan Industri) Jepara terkait dengan kegiatan ini. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Kadin Jepara, Khoirul Anwar menyatakan, sebelum ini Pajak memang menjadi seperti ‘momok’ bagi pengusaha, terutama dari kalangan UMKM yang beromset pas-pasan. Namun saat ini, kesadaran mengenai pajak sudah mulai muncul, karena kepercayaan yang mulai meningkat terkait pemanfaatan dana pajak.

Mindset lama tentang pajak, tampaknya mulai berubah. Apalagi saat ini pihak kantor pajak juga sudah menunjukkan bahwa mereka tidak sekedar hanya memungut pajak. Ada program-program yang pada akhirnya bermanfaat bagi para pengusaha sendiri. Saya kira ini bagus,” ujar Khoirul Anwar, dalam kesempatan yang sama.

Sedangkan Asisten II Setda Jepara, Mulyaji menyatakan UMKM di Jepara memang masih perlu banyak diberdayakan. Ada banyak keterbatasan di sektor UMKM ini, salah satunya adalah masalah Sebab sumber daya manusia-nya. Karena itu pihaknya mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan atas apa yang dilakukan KPP Jepara. Program pemberdayaan seperti yang dilakukan KPP Jepara jelas akan sangat berguna bagi pengembangan UMKM di Jepara.

Sementara itu, Kepala KPP Jepara, Endaryono menyatakan penerimaan sektor pajak dari UMKM di Jepara masih minim, kendati memang mengalami peningkatan signifikan. Pada 2017 dari sektor UMKM menyumbang pajak sebesar kurang lebih Rp12 miliar. Di Jepara sendiri sebenarnya ada 230 ribu UMKM. Dari jumlah tersebut baru sekitar 9% saja yang teregestrasi di KPP Jepara.

“Tapi apa pun, kami cukup gembira karena pada kenyataanya sudah ada peningkatan sangat signifikan. Sebab pada 2013 tercatat penerimaan pajak dari UMKM baru mencapai sekitar Rp800 ,” jelas Endaryono, secara terpisah.

 

Penulis :
Editor   :