Tuntut Penghasilan Setara UMK, PPDI Geruduk Dewan

114

Perwakilan PPDI saat beraudensi dengan anggota DPRD Cilacap dan menyerahkan tuntutannya. Foto: ady purwadi

CILACAP - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cilacap menuntut Pemkab Cilacap membayarkan penghasilan mereka sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Tuntutan disampaikan oleh ratusan perangkat yang beberapa hari kemarin sempat menggeruduk gedung dewan.

 

Ketua PPDI Cilacap Agus Sunaryo mengatakan, selain dibawah UMK, penghasilan tetap (siltap) selama ini dibayarkan dengan waktu yang tidak jelas. “Bahkan saat ini saja, kami sudah 6 bulan belum menerima pembayaran. Sudah gitu, nilainya dibawah UMK Cilacap” tutur Agus kepada wartawan.

 

Oleh karenanya PPDI mendesak penerbitan Peraturan Bupati untuk membayarkan siltap setiap bulan dengan besaran sama. Tuntutan lain, adanya tunjangan bagi perangkat desa baik tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan  tunjangan purna bhakti.  Mereka juga meminta agar SK tugas yang diberikan kepada perangkat desa bukan dari kepala desa melainkan dari Bupati Cilacap.

 

Sementara Ketua Komisi A DPRD Cilacap Toni Osmon mengatakan, pembayaran siltap tersebut sudah sesuai aturan. Mekanismenya yakni dari desa memberikan SPJ kepada camat yang menjadi kepanjangan tangan bupati. “Namun kemungkinan selama ini masih minim komunikasi dari para perangkat kepada camat” tuturnya.

 

Oleh karena itu, pihaknya berencana bakal mencari solusi untuk memangkas birokrasi yang dinilai memperlambat proses tersebut. Yaitu dengan menggandeng sejumlah instansi seperti Dispermades, DPPKAD, Asisten Pemerintahan Setda dan dinas teknis lainnya termasuk perwakilan PPDI. “Mudah-mudahan, dalam waktu tiga bulan kedepan, sudah ada solusi untuk permasalahan ini” terang Toni.

Penulis : ap
Editor   : jks