Sekda Cabut Layanan Kelas III Gratis, RSUD Kudus Menolak

61

Layanan kesehatan kelas III gratis RSUD Kudus ke depan bakal dihapus. Foto; Ali Bustomi 

KUDUS – Di ujung tahun 2018, kebijakan layanan kelas III gratis RSUD Kudus yang telah berjalan selama dua tahun terakhir mendadak dihapus melalui Surat Edaran Sekda nomor 440/8265/11.00/2018. Alih-alih ditindaklanjuti, ternyata surat yang diteken Sekda Samani Intakori tersebut, justru diabaikan oleh pihak RSUD dr Loekmonohadi.

Dalam surat tertanggal 31 Desember 2018 tersebut, Sekda yang mendasarkan pada Perpres 12/2013 dan Disposisi Bupati tersebut, meminta agar RSUD segera menyosialisasikan ke masyarakat bahwa kebijakan layanan kelas III gratis RSUD, per 1 Januari 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kebijakan yang dikeluarkan di era Bupati Musthofa sejak tahun 2016 tersebut, dinyatakan tidak bisa lagi dijalankan untuk menuju layanan Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain itu, menurut Samani dalam keterangan tertulisnya, penghentian program tersebut juga sejalan dengan tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi atas program serupa di Provinsi Banten. Bahwa untuk ke depan, alokasi anggaran dari pemerintah daerah, harus dialihkan untuk mengikutsertakan masyarakat yang belum terkover dalam JKN KIS.

Namun, tak lama berselang disosialisasikannya SE tersebut, tiba-tiba RSUD dr Loekmonohadi kembali mengeluarkan pengumuman bahwa SE dari Sekda tersebut tidak berlaku. Artinya, program layanan kesehatan gratis kelas III masih bisa tetap berjalan.

Direktur RSUD Kudus, dr Aziz Achyar mengatakan tetap dijalankanyya program layanan kelas III gratis tersebut atas pertimbangan banyak hal. Di antaranya karena saar ini masih dalam masa transisi sehingga diperlukan kajian mendalam serta penyiapan infrastruktur baik regulasi dan sosialisasi yang diharapkan bisa sampai di masyarakat secara langsung.

Bukan Produk Hukum

Selain itu, kata Aziz, Peraturan Bupati Kudus No 12 Tahun 2015 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan kelas III di Rumah Sakit bagi Penduduk Kabupaten Kudus hingga kini masih berlaku, dan belum ada peraturan baru yang mencabutnya.

”Oleh karenanya rawat inap kelas III gratis di RSUD dr Loekmono Hadi bagi warga kabupaten Kudus kami sampaikan masih terus dilaksanakan,” kata Aziz, Selasa (1/1).

Bahkan, kata Aziz, menurut informasi yang diterimanya, SE Sekda yang sudah dikeluarkan tersebut, menurut rencana akan dicabut. ”Informasinya SE tersebut akan dicabut. Tapi sejauh ini kami belum menerima suratnya,” tandas Aziz.

Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi D DPRD Kudus, Muhtamat menegaskan SE Sekda tersebut tidak bisa dijadikan acuan hokum untuk mencabut kebijakan program layanan kelas III gratis. Menurutnya, Sekda tidak memiliki kewenangan dalam membuat aturan perundangan.

”Jadi, SE itu sifatnya lebih mengikat ke dalam, dan bukan bagian dari produk aturan perundangan,” kata Muhtamat.

Meski demikian, Muhtamat sepakat dengan substansi dari SE Sekda tersebut dalam rangka pengalihan anggaran layanan kelas III gratis untuk digunakan mendukung program UHC JKN KIS.

 

 

Penulis : ali boestomi
Editor   : wied