JPU Dinilai Abaikan Fakta Persidangan Kasus Gula Non-SNI

201

Lie Kamadaja (tengah), didampingi pengacara  Heriyanto (kiri), dan Idris (kanan), menyatakan kekecewaannya dengan tuntutan JPU. Foto : Wahono

BLORA – Sempat ditunda dua kali, sidang tuntutan terdakwa Lie Kamadjaja dalam perkara gula-non-SNI, Rabu (2/1), akhirnya dibacakan oleh JPU Karyono dengan menuntut pidana enam bulan

Dalam tuntutannya,  jaksa penuntut umum (JPU) menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah karena memiliki sertifikat gula, tetapi telah dicabut dengan sengaja oleh institusi terkait.

Tututan pidana enam bulan, karena terdakwa telah memperdagangkan  atau mengedarkan, memberi jasa, dan menjalani proses atau sistem yang tidak sesuai dengan (atau) penomoran Standar Nasional Indonesia (SNI).

Terhadap permasalahan tersebut, terdakwa dinilai melanggar pasal 25 ayat (2), sebagaimana diatur dalam pasal 65 UU RI Nomor 20 tentang standardisasi. Barang bukti gula 24.990 karung (271 karung, 2.312 karung,  21.957 karung ) yang tersimpan di dua gudang di Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Kunduran, Blora, dirampas untuk negara.

Tuntuan JPU mebuhat kaget puluhan pengunjung yang sebagian besar petani tebu, karena selama ini mereka aktif hadir mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Blora. 

“Website www.sertifikasibbia.com BBIA Bogor, SNI PT GMM masih aktif, saksi-saksi juga menyebut tidak tahu ada pencabutan,” ungkap Anton Sudibyo, petani tebu asal Japah, Blora.

Tidak Terima

Didampingi dua pengacaranya, Heriyanto dan Idris, Lie Kamadjaja menyatakan akan melakukan pembelaan (pleiodi) pada sidang lanjutan, Rabu (10/1). “Seharusnya JPU menuntut bebas klien kami. JPU mengabaikan banyak fakta di persindangan,” tandas Heriyanto.

Munurutnya, tuntutan memang menjadi hak JPU, tetapi kalau tuntutannya tidak sesuai dengan fakta di persidangan, ini memunculkan tanda tanya besar, dan ada apa dengan tuntutan tersebut.

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Gendhis Multi Manis (PT GMM), dan mantan Dirut PG Industri Gula Nusantara (IGN) Cepiring, Kendal, Lie Kamadjaja, menyatakan tidak terima dengan tuntutan JPU.

Pabrik gula (PG) Blora (PT GMM) yang didirikannya, sampai saat ini dianggap seperti anak kandungnya sendiri, termasuk orang-orang yang di dalamnya. Misal ada pencabutan SNI, dia harus tahu, dan pegawainya wajib memberi tahu.  “Tidak ada pencabutan SNI, tidak ada arsip dan buktinya, saya menduga ada pihak yang bermain di belakang ini semua ini,” katanya.

Sidang tuntutan atau sidang ke-19, berlangsung sekitar satu jam, majelis hakim Dwi Ananda FW (ketua), Morindra Kresna Endang Dewi Nugraheni (anggota). Diberitakan sebelumnya, Lie Kamadjaja membantah gula miliknya (eks gula PT GMM) yang masih tersimpan di dua gudang di Blora, dan disegel polisi (Polda Jateng) adalah gula non-SNI. Kamadjaja menjelaskan, pihaknya menyimpan gula  21.957 ton gula dalam  dua gudang di Blora, karena saat itu dalam proses peralihan dari PT GMM ke PT GMM Bulog.

 

Penulis : wah
Editor   : wied