Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diserahkan, Februari Lelang Proyek 

300

Plt Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019 kepada perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (3/1). (Foto :Joko Santoso)

PURBALINGGA – Sebanyak 1.312 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2019 yang tersebar di 151 satuan kerja (Satker) diserahterimakan oleh Plt Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Purbalingga. Acara dilaksanakan di Operation Room Graha Adiguna, Kamis (3/1). Dalam kesempatan itu Tiwi meminta agar proses lelang kegiatan proyek pembangunan secepatnya dilakukan.

“Saya minta Februari nanti kegiatan lelang sudah harus berjalan. Saya tidak ingin seperti tahun lalu dimana kegiatan dengan anggaran murni baru dapat dilelang pada pertengahan tahun bahkan sampai mendekati akhir tahun. Tentu ini akan berpotensi adanya gagal lelang dan putus kontrak,” tegas Tiwi

Tiwi menyampaikan  penyerahan DPA  merupakan tindak lanjut ditetapkanya APBD Kabupaten Purbalingga 2019 pada 8 Desember 2018. Kegiatan tersebut menjadi hal yang penting dan strategis, sebagai langkah awal dimulainya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga.

“Saya instruksikan kepada para pimpinan OPD, Camat dan Lurah agar segera mempersiapkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing. Mulai dari sekarang, setelah menerima DPA segera cermati program kegiatan yang ada dalam DPA, termasuk anggaranya dan aturan yang harus dipedomani. Jangan sampai pengelolaan anggaran kedepan masih ada yang bermasalah. Pengelolaan anggaran harus sesuai dengan apa yang menjadi mekanisme dan aturannya,” ujar Tiwi.

Ditambahkan,  APBD Purbalingga adalah uang rakyat yang harus dipertanggunjawabkan kepa  warga Purbalingga. Sehingga apa yang menjadi program kegiatan OPD, outputnya harus dapat dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya sekedar dijalankan namun bagaimana kegiatan yang ada betul-betul bisa dirasakan masyarakat. “Jadi kegiatannya harus tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat  dan tepat waktu. Juga harus menyasar orang miskin, mampu memberikan lapangan pekerjaan, berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan lainnya serta program kegiatan APBD tetap berpihak pada pelestarian lingkungan,” jelasnya.

Para pimpinan OPD juga diminta melakukan pengawasan internal secara lebih optimal. Agar dapat melakukan pengawasan secara optimal, pimpinan OPD harus mengetahui kegiatan secara detail apa-apa yang ada dalam DPA  masing-masing.

 

 

Penulis : Joko Santoso
Editor   : wied