PT Ubah Vonis Pengacara, Terdakwa Korupsi Tanah PA Blora

170

Ida Nursanti, terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan tanah kantor Pengadilan Agama (PA) Blora 2008. Foto : dok/Sunardi.

SEMARANG - Pengadilan Tinggi (PT) Tipikor Jawa Tengah mengubah putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang terhadap Ida Nursanti, pengacara Blora, terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan tanah kantor Pengadilan Agama (PA) Blora 2008. Perubahan dilakukan terkait  pidana pengganti beban Uang Pengganti (UP) yang dijatuhkan.

Ida Nursanti di tingkat pengadilan pertama dipidana setahun dan enam bulan penjara, serta denda Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan serta dibebani membayar UP Rp 564.873.800 subsidair setahun penjara. Di tingkat banding, subsidair UP menjadi setahun enam bulan  kurungan.

Sebelumnya, penuntut umum menuntut agar Ida Nursanti dipidana 7 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan.  Serta mengembalikan UP kerugian negara Rp 1.030. 924.200 subsidair 3 tahun penjara.

"Putusan banding dijatuhkan dalam perkara nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG," ungkap Heru Sungkowo, Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (3/1).

Majelis hakim banding pemeriksa terdiri Singgih Budi Prakoso selaku ketua, Hulman Siregar dan Timbul Priyadi sebagai hakim anggota dibantu Panitera Pengganti Andriani Tri Wismintarti. Musyawarah hakim banding dilakukan majelis pada 30 Oktober 2018 dan putusannya dibacakan pada sidang 21 November 2018.

Dalam amarnya, majelis menyatakan menerima permintaan banding jaksa dan pengacara terdakwa. Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada PN Semarang tanggal 10 September 2018 Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg yang dimohonkan banding.

"Perubahan mengenai lamanya pidana pengganti dalam hal terdakwa tidak membayar UP kerugian negara dan tidak ada harta bendanya yang mencukupi untuk membayarnya yang dapat disita untuk dirampas," kata Singgih Budi Prakoso dalam putusannya.

Hakim menyatakan Ida Nursanti tidak terbukti dakwaan primair. Menyatakan Ida Nursanti terbukti bersalah korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan subsidiair.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ida Nursanti dengan pidana penjara setahun dan 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsidair dua bulan. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa membayar UP kepada negara Rp 564.873.800 sebulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap. Maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar UP tersebut, maka dipidana setahun dan 6 bulan," kata dia.

Ida Nursanti disidang bersama Mukhidin (Panmud Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang nonaktif) yang divonis setahun dan 10 bulan penjara, dan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Sebelumnya, Mukhidin dituntut pidana 2 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Atas vonis itu, Mukhidin sempat mengajukan banding, tapi dicabut.

Vonis rendah Mukhidin dan Ida Nursanti dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang terdiri, Antonius Widijantono, Sulistiyono dan Robert Pasaribu, Senin (10/9) 2018. Keduanya dinilai bersalah korupsi bersama-sama, menyalahgunakan kewenangannya. Sesuai dakwaan subsidair melanggar pasal 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20/ 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Ida Nursanti terbukti memperkaya diri sendiri Rp 564 juta. Mukhidin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ida Nursanti selaku penjual tanah dinilai korupsi bersama Sumadi, Pejabat Pembuat Komitmen (telah dipidana). Bersama-sama mereka, merekayasa proses jual beli lahan untuj kantor PA Blora.rdi

 

Penulis : sun
Editor   : wied