Ribuan APK di Jepara Langgar Aturan Pemilu

132

Sejumlah petugas Satpol PP Jepara mencopot APK yang melanggar aturan Pemilu 2019 di salah satu pusat kota Jepara. Sampai saat ini Bawaslu bekerjasama dengan Satpol PP Jepara, masih memiliki pekerjaan rumah untuk membersihkan APK bermasalah yang masih dipa

JEPARA- Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Jepara sepanjang tahun 2018 lalu mencatat ribuan APK (Alat Peraga Kampanye) yang melanggar aturan. Secara keseluruhan ada 5.953 buah APK yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jepara. Dari jumlah tersebut terdapat 3.195 APK yang masuk kategori melanggar aturan kampanye Pemilu.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko saat menyampaikan hasil kinerja Bawaslu Jepara kepada awak media di Ruang Pertemuan Kantor Bawaslu Jepara, Jum’at (4/1). Menurut Sujiantoko, dari 3.195 APK tersebut, sebanyak 2.758 diantaranya masuk dalam kategori melanggar Zonasi Pemasangan. Terhadap pelanggaran tersebut, pihaknya sudah melakukan penertiban. Sebanyak 2.154 APK sudah ditertibkan bersama dengan Satpol PP dan Panwascam se-Kabupaten Jepara.

Saat ini masih ada sekitar 604 APK yang masuk kategori melanggar aturan belum ditertibkan. Pada pertengahan Januari ini, pihaknya akan kembali melakukan penertiban terhadap APK yang melanggar aturan tersebut. Lokasinya tersebar di masing-masing kecamatan di Kabupaten Jepara, termasuk di Karimunjawa. Dalam hal ini pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

“Khusus untuk APK yang terpasang di kendaraan-kendaraan umum kami tentu akan berkordinasi dengan pihak Dinas Pehubungan. Kami sudah pernah satu kali melakukan penertiban terhadap APK yang dipasang di kendaraan umum,” ujar Sujiantoko, memberikan penjelasan.

Bawaslu Kabupaten Jepara dibantu oleh Satpol PP dan di ikuti oleh Panwas Kecamatan dan PPD telah melaksanakan dua kali penertiban APK serentak se-kabupaten Jepara. Tahap pertama dilaksanakan pada  tanggal 5 November 2018 dan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 29 November 2018. Bawaslu Kabupaten Jepara juga melaksanakan pengawasan dan rekapitulasi terhadap bis dan angkutan umum yang di-branding oleh peserta pemilu.

Atas hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Jepara melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yaitu Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk selanjutnya melakukan penertiban terhadap bis dan angkutan umum yang dibranding, pada tanggal 16 November 2018. 

Sedangkan berkait kegiatan pelaksanaan kampanye, sampai laporan Akhir Tahun disusun, Bawaslu Kabupaten Jepara beserta jajaran panwas tingkat kecamatn dibantu PPD telah melaksanakan pengawasan kampanye secara langsung. Sebanyak 118 kegiatan kampanye yang tersebar di seluruh Kabupaten Jepara (Kecamatan Karimun Jawa). Sebanyak 73 kali masuk dalam kategori dalam bentuk pertemuan terbatas. Kemudian kampanye berbentuk tatap muka 1 kali, dan kampanye dalam bentuk lain (lomba, pentas seni budaya, Ziarah, dll)  44 kali.

“Selain itu kami juga belum mendapatkan atau menemukan adanya keter;ibatan ASN (Aparatur Sipil Negara), Kepala Desa, Petinggi Desa atau Perangkat Desa, TNI/POLRI, Pejabat Negara/Daerah Bukan Anggota Parpol, Pejabat BUMN/BUMD yang  terlibat dalam kegiatan kampanye,” tegasnya.

 

 

Penulis :
Editor   : wied