Direktur CV Damar Jati Pasrah Diputus Kontrak Pemkab


MUNGKID-  Direktur CV Damar Sejati, Subekti, menyatakan legowo diputus kontrak oleh Pemkab Magelang, karena dia mengakui gagal menyelesaikan pembangunan gedung baru Puskesmas Dukun, pada akhir kontrak 22 Desember 2018.

Juga tak akan mempersoalkan nama perusahaan miliknya dimasukkan daftar hitam kontraktor. "Saya pasrah atas keputusan pemerintah," kata Subekti, rekanan itu, Sabtu (5/1) kemarin.

Pembangunan gedung baru Puskesmas Dukun senilai Rp 539.792.821, katanya, dimulai 22 Oktober 2018. Proyek APBD 2018 itu dijadwalkan, selesai 22 Desember 2018. Karena waktunya terbatas, Subekti berusaha keras agar dapat mencapai 80% pada akhir tahun anggaran.

Untuk mengejar waktu, dia membeli semua kebutuhan bahan bangunan, seperti keramik, wastafel, aluminium, gipsum. Targetnya, mengejar progres bisa lebih di atas 80 persen pada akhir tahun anggaran.

Jika syarat itu terpenuhi, sesuai ketentuan, pemerintah akan memberi waktu tambahan untuk finishing selama 50 hari. Bila diberi kesempatan, Subekti sanggup menuntaskannya dalam waktu 30 hari saja. "Pemasangan jendela dan pintu dari bahan aluminium progresnya bisa tambah 20 persen, eternit 7 persen serta keramik dan wastafel, bisa tercapai seluruhnya 87 persen pada akhir tahun anggaran," ujarnya.

Ternyata, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bagian Hukum berpendapat lain. Syarat selesai 80 persen bukan pada akhir tahun anggaran, tetapi sampai batas kontrak, yakni 22 Desember 2018. "Ya sudah, kalau begitu. Semua barang-barang saniter yang telah terbeli, saya bawa pulang ke rumah," tuturnya. Dia pun mengakui, pihaknya telah dibayar sesuai termin oleh pemerintah.

Plt Kepala Dinas Kesehatan, Retno Indriastuti, mengatakan, Damar Sejati menyelesaikan pekerjaan 56,90 persen pada akhir kontrak. Karena itu biaya yang dibayar sesuai progres yakni, Rp 307.141.648. Menurut Bupati Zaenal Arifin, sanksinya bukan hanya putus kontrak, tetapi Damar Sejati juga dimasukkan daftar hitam rekanan.

Sebuah sumber mengingatkan, bunyi Perbup 44/2017 tentang Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Tata Cara Pembayaran Kegiatan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, khususnya Pasal 2. Disebutkan ayat 1, pekerjaan suatu kontrak harus selesai di tahun anggaran berkenaan. Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berkenaan diatur dalam ayat 2, bisa dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Ayat 3 menegaskan, pekerjaan dimaksud adalah pekerjaan konstruksi paling banyak sisa pekerjaan 20 persen dan akan selesai paling lambat 50  hari sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian.

Penulis : tbh
Editor   : wied