Tunjangan Guru Swasta Diminta Berkelanjutan

62

Bupati Kudus HM Tamzil dan Wabup Hartopo bersama seorang guru swasta yang memperoleh tunjangan. Foto: Ali Bustomi

KUDUS - Tahun ini  Pemerintah Kabupaten Kudus telah memberikan tunjangan sebesar Rp  1 juta kepada tiap bulan dan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Tunjangan tersebut diterima para guru Madin, guru TPQ, guru MI dan guru RA dalam bentuk nontunai.

Terkait hal tersebut, Anggota DPRD Kudus M Nur Khabsyin  mendorong agar program tunjangan bagi guru swasta dan Madin ini bisa berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Pasalnya, alokasi anggaran tunjangan guru swasta ini muncul pada pos dana hibah. Artinya, di tahun berikutnya, anggaran tersebut tidak bisa dialokasikan lagi. ”Karena dialokasikan melalui belanja hibah, jadi tidak boleh terus menerus,” katanya, Minggu (6/1).

Oleh karena itu, Pemkab harus mencarikan solusi lebih tepat agar tunjangan guru swasta ini bisa berkelanjutan. Sehingga, para guru bisa mendapatkan kesejahteraan secara lebih lanjut. ”Jadi, kami mendesak pemkab segera menyusun formulasi baru agar alokasi anggaran ini bisa kembali dikucurkan di tahun berikutnya secara berkelanjutan,” tandasnya.

Meski demikian, Khabsyin mengapresiasi pencarian tunjangan kepada guru swasta di Kabupaten Kudus. Khabsyin menganggap tunjangan itu dapat membantu para guru madin. Apalagi, para guru madin telah berjasa mencerdaskan anak-anak di Kudus.

“Ya intinya saya sebagai anggota dewan mengapresiasi langkah cepat Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam merealisasikan honor untuk para guru-guru madin dan swasta di Kabupaten Kudus,” ujarnya.

Ia mengatakan, program tunjangan madin ini merupakan program unggulan dari Bupati dan Wakil Bupati HM Tamzil-Hartopo. Menurutnya, dari awal hingga pencairan dirinya mengawal di pembahasan anggaran, evaluasi, hingga pencairan tunjangan. “Saya juga dari partai PKB, partai pengungsung Bupati sejak awal hingga pencairan dana kami kawal pembahasan di DPRD Kudus. Karena guru-guru swasta dan guru madin ini adalah mayoritas warga nahdiyin,” ungkapnya.

Untuk itu, ia berharap kedepannya supaya tunjangan bagi guru madin tetap berjalan. “Kami berharap UU pesantren dan pendidikan keagamaan bisa dsahkan tahun ini. Sehingga anggaran untuk guru madin madrasah wajib diselenggarakan di APBN dan APBD. Jadi ada payung hukumnya. Biar tiap tahun tunjangan guru madin bisa diberikan,” tandasnya.

 

 

Penulis : ali boestomi
Editor   : wied