Bawaslu Tertibkan  1192 APK Melanggar

310

Ketua Bawaslu Purbalingga Imam Nurhakim (kanan) menyampaikan paparan dalam Rapat Laporan Pengawasan Tahun 2018 Tahapan Pemilu tahun 2019. (Foto :Joko Santoso)

PURBALINGGA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purbalingga selama tahun 2018 mengamankan 1192 Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang melanggar aturan. APK tersebut terdiri dari  357 baliho, 148 spanduk, 363 bendera, 30 stiker, 14 branding, dan 308 poster. Penertiban APK dilakukan di 18 kecamatan se wilayah Purbalingga.

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Purbalingga,  Imam Nurhakim, dalam Rapat Publikasi Laporan Kinerja Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019, di aula kantor Bawaslu, Jumat (4/1). Hadir dalam acara tersebut Kapolres Purbalingga AKBP Cholilur Rochman dan Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Pemkab Purbalingga Faturahkman. “Selain itu juga  ada 4 kasus penanganan temuan pelanggaran, antara lain dua kasus administrasi pemilu, satu kasus pidana, satu kasus menyangkut pelanggaran UU ASN. Setelah dilakukan penanganan untuk dua kasus administrasi pemilu dan satu kasus pidana dihentikan karena tidak terbukti,” paparnya.

Sedangkan untuk satu kasus pelangaran ASN diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Bawaslu juga melakukan rekomendasi terkait penetapan daftar pemilih pemilu 2019, yang mana Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap 2 ditetapkan DPT sebanyak 752.211, yang terdiri dari 378.042 pemilih perempuan dan 374.169 pemilih laki-laki.

Katagori yang direkomendasikan kepada KPU Purbalingga lanjut Imam Nurhakim pemilih ganda sebanyak 2.267, pemilih sudah meninggal sebanyak 1.555, pemilih tidak dikenal sebanyak 26 orang. Kemudian pemilih di bawah umur sebanyak 13, pemilih pindah domisili sebanyak 1.640, pemilih berstatus anggota Polri sebanyak empat orang.

“ Rekomendasi selanjutnya pemilih invalid sebanyak 538 orang, pemilih baru sebanyak 2.199 dan pemilih berstatus anggota TNI sebanyak satu orang,” tambahnya.

Dia  mengatakan tujuan diadakannya publikasi laporan kinerja Bawaslu salah satunya guna mengukur kineja Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaran pemilu. Hal tersebut berkaitan dengan tugas-tugas Bawaslu yang telah diamanatkan UU Nomor 7 Tahun 2017 beserta regulasi-regulasi yang ada.

 

 

Penulis : Joko Santoso
Editor   : wied