Bawaslu Diminta Investigasi LPSDK Parpol dan Caleg

57

KUDUS - Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Tengah, Anik Sholihatun, meminta jajaran Bawaslu Kabupaten Kudus mencermati Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) oleh peserta pemilu yang disampaikan di KPU Kabupaten Kudus. Bawaslu harus melakukan investigasi lebih dalam untuk mengecek validitas LPSDK yang disampaikan.

Hal ini disampaikan Anik lantaran ada beberapa peserta pemilu yang ternyata sumbangan dana kampanyenya nol rupiah. Menurutnya, kondisi tersebut justru menyebabkan LPSDK tersebut layak dipertanyakan kridibilitasnya.

”LPSDK ini merupakan sebuah kejujuran bagi caleg dalam laporan dana kampanyenya. Meski dalam penyampaian LPSDK ini tak ada sangsi yang berarti, namun setidaknya jajaran pengawas pemilu perlu menelusuri dengan cara melakukan investigasi caleg yang LPSDK hanya tertulis nol rupiah,” kata Anik, Senin (7/1).

Dalam catatan Bawaslu Kabupaten Kudus, setidaknya terdapat beberapa caleg yang dalam pelaporan LPSDK pada 02 Januari 2019 kemarin tertulis nol rupiah. Hasil pengawasan dan salinan berita acara dari KPU Kabupaten Kudus, setidaknya terdapat  15 caleg dari beberapa Parpol yang LPSDK-nya nol rupiah.

Sementara, Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan menegaskan  jajarannya akan berkirim surat kepada Parpol peserta pemilu agar melakukan pembinaan kepada para caleg yang LPSDK nol rupiah.   Tetapi sebelum melayangkan surat ke Parpol terkait himbauan, Bawaslu akan melakukan pemanggilan terhadap Parpol untuk di lakukan klarifikasi berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Kudus di lapangan.

Pintu masuk yang bisa dijadikan sebagai langkah pengawas adalah melakukan analisa terkait durasi kegiatan kampanye, pemasangan APK dan penyebaran BK yang dilakukan oleh caleg di masing-masing daerah pemilihannya. Selain itu, masyarakat juga bisa menakar kredibilitas caleg.

“Kredibilitas caleg perlu dipertanyakan oleh masyarakat, jika tahapan LPSDK saja tidak dilakukan oleh para caleg dengan patut,” ujar Anik Sholihatun kepada Komisioner Bawaslu Kabupaten Kudus.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan mengatakan jajarannya akan melakukan penelusuran dan audit analisis dari hasil kegiatan pengawasan kampanye yang dilakukan oleh jajaran pengawas dilapangan. “Ini kami lakukan untuk memastikan tingkat kepatuhan dan subtansi kejujuran caleg dalam melaporkan LPSDK yang mereka miliki,” tandasnya.

Ditambahkan olehnya, bahwa seluruh peserta pemilu harus patuh untuk melakukan pelaporan dana kampanye yang meliputi  Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan untuk tahapan akhir, maka harus diserahkan pula pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Penulis : ali boestomi
Editor   : wied