Mitigasi Bencana untuk Pesisir Jepara Belum Maksimal

144

Salah satu kawasan pesisir Jepara, Kelurahan Jobo Kutha, merupakan wilayah pemukiman di pesisir pantai. Kawasan ini rawan menghadapi bencana-bencana alam berupa gelombang besar dan angin beliung. Foto : Budi Santoso

JEPARA- Wilayah Kabupaten Jepara, yang memiliki panjang pantai hingga kurang lebih 85 kilometer, memerlukan perhatian besar dalam hal bencana. Kawasan-kawasan pantai yang dimilikinya harus segera mendapatkan perhatian soal mitigasi bencana. Ancaman gelombang tinggi, air pasang dan angin beliung berpotensi mengancam keselamatan warga.

 

Kepala BPBD (Badang Penanggulangan Bencana Daerah) Jepara, Arwin Noor Isdianto mengakui, ancaman bencana seperti itu memang mungkin terjadi di Jepara. Ada banyak pemukiman warga di pesisir pantai di sejumlah desa di Kedung, Tahunan, Jepara Kota, Mlonggo, Bangsri, Kembang, Keling dan Donorojo. Semuanya berada di tepian pantai yang setiap saat bisa saja dihantam bencana seperti itu. Belum lagi wilayah Karimunjawa yang merupakan daerah kepulauan.

 

Ancaman bencana seperti itu memang berpotensi bisa terjadi. Karena itu pemahaman mengenai mitigasi bencana harus diberikan masyarakat. Kendati diakuinya belum maksimal, usaha itu sudah dilakukan BPBD Jepara. Masih menurut Arwin Nor Isdiyanto, sampai saat ini mitigasi bencana masih difokuskan pada desa tanggung bencana dan sekolah siaga bencana. Mitigasi bencana dan pembentukan kader penanganan bencana memang belum menyentuh masyarakat yang berada di kawasan pesisir pantai. Namun begitu, komunikasi dan koordinasi dengan kelompok nelayan sudah intens dilakukan.

 

“Untuk program mitigasi bencana, fokus kami masih kea rah terbentuknya desa tangguh bencana dan sekolah siaga bencana. Untuk pesisir, kami sebenarnya selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan nelayan. Masalah penanganan bencana, terutama penyelamatan di air, mereka (nelayan-red) bahkan lebih ahli dari kami,” ujar Arwin Noor Isdianto, Rabu (9/1).


Keterbatasan anggaran menurut Arwin harus diakui menjadi kendala dalam masalah ini. Ada prioritas program mitigasi bencana yang harus kami dahulukan. Bahkan untuk program mitigasi bencana pada desa tangguh bencana dan sekolah siaga sendiri, selama ini dibiayai oleh dana dari pemerintah pusat.


Terlepas dari hal itu, BPBD Jepara dan Dinsos Permades (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Desa) Jepara, selalu mendorong adanya alokasi dana desa untuk kepetingan ini. Pemerintah Desa diharapkan bisa berkoordinasi dengan BPBD untuk membangun kader penanganan bencana. Mereka bisa dilatih untuk bisa siap dalam menghadapi kebencanaan.


“Masing-masing desa sudah mulai diarahkan untuk menganggarkan kegiatan mitigasi bencana. Tentu termasuk desa-desa di pesisir pantai itu. Ini karena anggaran pada kami memang terbatas,” tegas Arwin.



Sementara itu, Solikhin, salah seorang warga Demaan, Jepara, mengaku sudah puluhan tahun tinggal di pesisir pantai. Sampai saat ini dirinya belum pernah mendapatkan pemahaman mengenai masalah mitigasi bencana. Ancaman bencana, diakuinya memang selalu disadarinya saat tinggal di pesisir pantai. Bersama warga lain, dirinya mengaku hanya mengandalkan insting saja saat menghadapi masalah-masalah alam di pesisir pantai. 

 

Penulis : budi erje
Editor   : awl