14 Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Dilikuidasi

135

UPPK - Kantor UPPK Petarukan, adanya aturan baru membuat UPPK kini dihapus dan sebagai gantinya dibentuk koordinator wilayah kecamatan. Foto : Probo Wirasto.

PEMALANG - Sebanyak 14 Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan (UPPK) se-Kabupaten Pemalang terpaksa dilikuidasi atau ditiadakan, sebagai gantinya kini dibentuk koordinator wilayah kecamatan (KWK). Hal tersebut menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, Budhi Rahardjo, dilakukan untuk menyesuaikan peraturan yang ada.

"Saat ini satuan pendidikan sudah berubah menjadi unit pelaksana teknis daerah, sementara UPPK juga merupakan unit pelaksana daerah sehingga tidak mungkin lembaga yang setaraf untuk mengawasi, karena itu sekarang sudah tidak ada lagi,"tegasnya pada wartawan, Kamis (9/1).

Ditanyakan mengenai kewenangannya menurut Sekda, tentunya tidak seperti UPPK namun hanya sebatas koordinator yakni berada langsung di bawah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga merekapun tidak punya stempel sendiri seperti sebelumnya. Hanya saja bisa menerima pendelegasian kewenangan tertentu yang diberikan kepala dinas.

Syarat

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, M Arifin, secara terpisah membenarkan atas dibentuknya KWK dan ditiadakannya UPPK hal tersebut menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Momor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah. Dan dalam surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tanggal 4 Desember batas waktu yang diberikan adalah Februari 2018.

Selain itu pembentukan KWK berdasarkan sejumlah aturan yang sudah ada salah satunya adalah Perbub No 85 Tahun 2018, dimana sudah tidak ada UUPK lagi dan diganti dengan KWK dimana pemegangnya dinamakan koordinator koordinator wilayah kecamatan tertentu.

KWK mempunyai kewenangan dua yakni penandatangan pinjaman dari guru di wilayahnya pada pihak perbankan serta yang kedua adalah penandatangan surat dinas tertentu yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kedudukannya langsung di bawah kepala dinas dengan kewenangan khusus.

Dan menurut ketentuan yang bisa menjadi KWK ada dua yakni pertama adalah aparatur sipil negara (ASN) yang mempunyai keahlian atau kecakapan khusus, sedangkan yang kedua adalah pengawas sekolah dasar yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator KWK dengan pangkat minimal IIIc.(Obo)

 

Penulis : pw
Editor   : wied