Pemda akan Kembangkan BUMDes Bersama


Bupati Pekalongan Asip Kholbihi memberikan arahan kepada kepala desa di Kecamatan Karangdadap di RM Kampung Bambu di Desa Kedungkebo. RM ini merupakan usaha BUMDes di Desa Kedungkebo. Foto: Hadi Waluyo.

KAJEN - Pada tahun 2019 ini Pemkab Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD,P3A,PPKB) akan menggagas terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama. Pasalnya, BUMDes berskala lokal desa yang sudah ada mengalami berbagai kendala di antaranya akses permodalan dan pemasaran, sehingga kesulitan mengembangkan usahanya.

Kepala Dinas PMD,P3A,PPKB Kabupaten Pekalongan, M Afib, Jumat (18/1), menerangkan, pada tahun kedua ini di Kabupaten Pekalongan sudah ada 63 desa yang membentuk BUMDes. Lebih 50 persen di antaranya sudah operasional, dan sisanya masih tahap awal. Dikatakan, pada tahun 2019 pihaknya akan mengembangkan BUMDes bersama, sebab jika berskala lokal desa akan kesulitan akses modal, marketing, dan membuka usaha akan susah.

"Oleh karena itu, pada tahun 2019 kita akan gelorakan BUMDes bersama menjadi holding. Untuk jenis usaha dipilih yang paling potensial untuk pengembangan kedepannya. Contoh di Karangdadap ini ada rintisan BUMDes di Desa Kedungkebo, jika ini ditopang oleh seluruh desa di Kecamatan Karangdadap bersama-sama akan menjadi luar biasa," katanya.

Di Kabupaten Pekalongan, lanjut dia, BUMDes yang bergerak pertama di bidang pariwisata, seperti di Kecamatan Petungkriyono. BUMDes lainnya bergerak di sektor pertanian dalam arti luas, yakni ada peternakan, budidaya tanaman padi dari mulai benih, bibit, hingga kemasan dijual dalam bentuk beras di wilayah Bojong, Kesesi, dan Sragi. "BUMDes lokal desa kebanyakan di pariwisata. Untuk Paninggaran ada peternakan sapi. Sragi, Bojong, Kesesi, pertanian. Masing-masing desa sesuai dengan komoditas unggulannya masing-masing," ujarnya.

Untuk mengembangkan BUMDes agar maju, maka pada tahun 2019 ini akan dikembangan BUMDes bersama. Ditargetkan, pada tahun 2019 ini terbentuk sembilan BUMDes bersama di Kabupaten Pekalongan. Pada tahun 2019, misalnya, ekowisata di Kecamatan Petungkriyono akan dikelola oleh BUMDes bersama. "Dana desa 2019 ini salah satunya untuk investasi menjadi saham dalam BUMDes bersama," katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi PKB Abdul Munir, mendukung pengembangan BUMDes di Kabupaten Pekalongan. DPRD akan meminta Bupati untuk mendorong terus tumbuhnya BUMDes, baik dalam bidang aspek hukum, dan jika memungkinkan bantuan melalui APBD di luar dana desa. "Saya mendukung pengembangan BUMDes, seperti di Desa Kedungkebo ini. Ini upaya pemberdayaan masyarakat, apalagi jembatan penghubung Karangdadap-Batang sudah jadi, dan jalur ini akses juga ke wisata Petungkriyono. Akses jalan antarkecamatan kondisinya sudah bagus, tinggal pelebarannya. Nanti jalur Buaran-Doro lewat Karangdadap harus ada pelebaran, sekaligus mengantisipasi tol yang lewat Warungasem (Batang)," ujar Munir.


 

Penulis :
Editor   :