Terkait Deklarasi Dukungan ke Jokowi, Bawaslu Klarifikasi Bupati dan Wabup Demak

431

HM Natsir dan Wabup H Joko Sutanto saat tertangkap kamera mengacungkan telunjuk bersama 30 kepala daerah lainnya di Jateng, pada deklarasi dukungan untuk Jokowi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo.  Foto : ist

DEMAK - Bawaslu Kabupaten Demak memanggil Bupati HM Natsir dan Wabup H Joko Sutanto untuk klarifikasi, Selasa (12/2). Terkait kehadiran mereka pada acara deklarasi dukungan kepada Capres O1 Joko Widodo, yang dipimpin Gubernur Jateng Gabjar Pranowo di Hotel Alila Solo pada 26 Januari 2019.

Kepada dua pimpinan birokrasi Pemkab Demak itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Demak Khoirul Saleh didampingi dua anggotanya yakni  Ulinnuha dan M Asroni memberikan 25 pertanyaan. Dimaksudkan mengetahui keterlibatan keduanya dalam deklarasi pendukungan Jokowi itu.

Mengenai klarifikasi Bawaslu tersebut, Bupati HM Natsir membeberkan, kedatangannya pada acara yang dihadiri 31 kepala daerah di Jateng, sebagaimana anak yang memenuhi undangan orang tuanya. "Pak Gubernur itu kan ibaratnya orang tua kami. Jadi ketika orang tua ngundang, anak wajib datang," ujarnya.

Mengenai arahan dukungan untuk Jokowi, baik Natsir maupun Joko Sutanto mengelaknya. "Pak Gub itu mengajak kami untuk (menyelenggarakan) pilpres damai tanpa hoaks. Itu saja. Tidak ada instruksi lain," kata bupati.

Sedangkan mengenai gestur mengacungkan jari telunjuk, Bupati Natsir yang sempat mengepalkan tangan pada awalnya mengaku, hanya menjalankan perintah. Pun kedatangannya ke acara di luar jam dinas itu tidak menggunakan mobil dinas. "Pak Bupati menjelaskan, hari itu sebenarnya bersama keluarga ada acara ke Surakarta. Kebetulan pada saat sama ada undangan per WA dari ajudan gubernur. Maka, sebagaimana disampaikan pak bupati, kehadirannya di acara deklarasi  tersebut menggunakan kendaraan  pribadi ajudan," ungkap Khoirul Saleh.

Mengenai ada tidaknya pelanggaran pemilu oleh Bupati dan Wabup Demak pada acara deklarasi dukungan Jokowi, Khoirul Saleh menjelaskan, klarifikasi tersebut atas instruksi Bawaslu Jateng. Maka itu kewenangan memutuskan ada tidaknya pelanggaran, ada pada ranah Bawaslu Jateng.

"Terlebih karena lokus perkara ada di Solo, bukannya di Demak. Maka itu berita acara hasil klarifikasi Bupati dan Wabup Demak pun selanjutnya diserahkan ke Bawaslu Jateng," tandasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Demak menyerahkan salinan berita acara pemeriksaan kasus dugaan keterlibatan kepala daerah pada pendukungan Jokowi kepada Bupati HM Natsir.  Foto : sari jati

 

Penulis : ssj
Editor   : wied