Miris! Indeks Kedalaman Kemiskinan di Purbalingga Meningkat  

 

PURBALINGGA - Indeks Kedalaman Kemiskinan   di Kabupaten Purbalingga terus meningkat. Tahun 2014  mencapai  3,26 %, sedangkan tahun 2015 meningkat menjadi 3,37 % .

“Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat lagi di tahun 2016 menjadi 3,85 %,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Purbalingga Agustinus Haryanto, Minggu (17/9).

Dijelaskan  Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilainya  maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

“Ini menjadi bahan evaluasi tersendiri,” katanya.

Indeks Kedalaman Kemiskinan  di Kabupaten Purbalingga, paparnya juga tertinggi di wilayah eks karisidenan Banyumas.  Di Kabupaten Banyumas tahun 2016 3,08 %, Kabupaten Cilacap 2,58% dan Kabupaten Banjarnegara  3,06%.

Selain itu Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga juga mengalami peningkatan. Tahun 2014 0,80 %, tahu 2015 naik menjadi 0,85% dan tahun 2016 kembali naik menjadi 1,20. Dia menjelaskan bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran  diantara penduduk miskin.

“Semakin tinggi indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin,” tuturnya.

Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga tahun 2016 berdasarkan data BPS juga tertinggi di eks karisidenan Banyumas.  Kabupaten Cilacap hanya 0,60%, Kabupaten Banyumas 0,85% dan Kabupaten Banjarnegara 0,80%.

“Padahal   jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga terus menurun.  Tahun 2014 presentase penduduk miskin mencapai 19,75%, selanjutnya tahun 2015 mencapai  19,70%. Tahun 2016 turun lagi menjadi  18,98 %,” terangnya.

Sementara itu di sisi lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga yang semula hanya  67,03% di tahun 2015, naik menjadi 67,48% di tahun 2017. Naiknya IPM dikarenakan adanya sejumlah program dari Pemkab. Bupati Tasdi mengatakan di awal pemerintahannya bersama Wabup Dyah Hayuning Pratiwi, peningkatan IPM memang  menjadi prioritas.

“Kami bersyukur karena baru sekitar  satu tahun enam bulan menjabat bisa memperbaiki IPM,” ujarnya.

Dia juga merasa sedikit lega karena jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan sekitar 1%. Hanya saja yang perlu dicari solusinya adalah bagaimana menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan.

”Untuk mengurangi angka kemiskinan kami melaksanakan sejumlah program termasuk diantaranya Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” tandasnya.

Untuk tahun 2018 pihaknya meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun program dan alokasi anggaran yang bisa mengarah pada turunnya angka kemiskinan. Selain itu juga memperbaiki Indeks Keparahan Kemiskinan dan Indeks Kedalama Kemiskinan.

“Anggaran harus berorientasi kesana. OPD jangan hanya menghabiskan anggaran saja. Tapi bagaimana membuat program yang sejalan dengan upaya mengurangi kemiskinan,'’ imbuhnya.

 

Penulis : Joko Santoso
Editor   : awl