Bangun Zona Integritas, RSUD Gandeng Kejari

  • Banyak Pejabat Emoh Jadi PPKom
106

Kejari Salatiga Dr Yudhi Kristiana SH saat memaparkan seputar pencegahan korupsi ditengah kegiatan membangun zona Integritas dan Wilayah bebas Korupsi guna mewujudkan clean government dan good governance di Aula Lantai III RSUD Salatiga, Senin (18/2). Foto : Ernawaty

SALATIGA, wawasan.co - Direktur RSUD Salatiga dr Sri Pamudji Eko Sudarko menandaskan, banyak staf/ karyawannya di lingkungan RSUD Salatiga enggan menduduki jabatan PPKom. Bahkan, terparahnya banyak yang mengancam mengundurkan diri. Hal ini dikarenakan banyak pengalaman pejabat PPKom terjerat hukum dan tersandung korupsi lantaran ketidaktahuan.

Dengan asalan itu juga, pihaknya sengaja menggandeng pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Salatiga untuk memberikan pembinaan seputar membangun zona Integritas dan Wilayah bebas Korupsi guna mewujudkan clean government dan good governance," khususnya di lingkungan RSUD Salatiga.

Penegasan ini diutarakan dr Sri Pamudji Eko Sudarko di tengah kegiatan pengarahan Kajari Salatiga dalam rangka membangun zona Integritas dan Wilayah bebas Korupsi guna mewujudkan clean government dan good governance di Aula Lantai III RSUD Salatiga, Senin (18/2).

Hadir dalam kegiatan itu, Dewan Pengawas, Komite Medik,  Profesional, Panitia pengadaan (PPKom), Kepala Instalasi dan Kepala unit. Direktur RSUD meminta langsung Kepala Kejari Salatiga Dr Yudhi Kristiana selaku pihak yang memberikan wejangan alias pengarahan.

Dikatakan dr Sri Pamudji, pengarahan dalam rangka membangun zona Integritas dan Wilayah bebas Korupsi guna mewujudkan clean government dan good governance ini sebagai upaya pencegahan dan pencerahan. "Terus terang, sudah ada ancaman dari pejabat PPKom yang akan mengundurkan diri karena itu tadi mereka ketakutan ketika menjabat posisi ini akan tersandung korupsi meski tidak turut menikmati," kata dr Sri Pamudji.

Oleh karena itu, adanya Kajari Salatiga di tengah-tengah kegiatan dimohonkan pencerahan supaya seluruh jajaran RSUD Salatiga  bekerja dengan tenang. "Semua yang ada di RS ini dikonsentrasikan ke pelayanan. Kami mempunyai karyawan 670-an dengan dua status PNS dan non-PNS. Dan sejauh ini, RS kami sudah terakreditasi. Ada 330 parameter serta dan alhamdulilah mendapatkan predikat bintang lima," sebutnya.

Dengan adanya pengarahan zona Integritas dan Wilayah bebas Korupsi guna mewujudkan good government dan good governance, pihaknya berharap membangun seperti RS lain yang maju dan serta BLUD dengan memiliki konsep good hospitality governance serta ditata kelola yang ditunjang dengan baik.

Karena asas akuntabel ini pula, lanjutanya, RSUD Salatiga ingin kedepannya mewujudkan tata pemerintahan dan RS yang baik. "Dengan kata kunci, yakni Direksi, Dewan Pengawas dan SMF/ KSN harus bersinergi mewujudkan RS yang good hospitality governance.

Untuk itu, mari saling percaya mewujudkan tata kelola yang baik,  tentunya berjalan beriringan dengan tiga kunci tadi," pungkasnya.

Dari Diri Sendiri

Sementara, Kejari Salatiga Dr Yudhi Kristiana SH dalam arahannya menyebutkan korupsi itu paling sulit ada pada diri sendiri. Mantan penyidik KPK ini menuturkan banyak pihak karena ketidaktahuan berujung terjerat hukum.

"Semua itu mulai dari bapak ibu sendiri. Kalau menuding, melaporkan itu tidak akan selesai. Ketika tidak berkontribusi untuk lingkungan kita sendiri maka saya akan berprilaku bersih maka lingkungan juga akan semakin bersih. Kalau ingin bebas korupsi, harus dimulai dari diri sendiri," tandas mantan Ketua penyidik kasus Century ini.

Jika dilihat dari APBN Indonesia sampai tahap jumlah yang sangat besar. Termasuk dengan APBD Salatiga hingga Rp 1 triliun, namun pengelolaan yang kurang baik karena banyaknya kebocoran.  Dan berbicara di sektor kesehatan, Yudhi menuturkan, menjadi salah satu indikator terhadap global komputitif indeks. Dan Salatiga sudah memiliki itu.

Salatiga yang dinobatkan sebagai kota paling toleran ke-2 seluruh Indonesia, merupakan konstruksi yang baik. Indeks kota paling toleran ini, menjadi salah satu peran di bidang kesehatan. "Di bidang kesehatan khususnya di RS punya index sendiri. Dan semua tidak lepas bagian dari good government. Dimana, sikap responsif dan menindak serta jaminan termasuk impatinya menjadi fokus utama," paparnya.

Termasuk di dalamnya, bagaimana pelayanan berbelit-belit apa tidak, juga menjadi sebuah perhatian khusus. Serta, disiplin, tanggung jawab, kecepatan pelayanan, juga menjadi perhatian masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan," imbuhnya.

 

 

Penulis : ern
Editor   : wied