Samakan Persepsi, OSS Disosialisasikan


Para pengusaha menerima sosialisasi tentang Program OSS di Gedung Jalabumi Setda Cilacap, Senin (18/2). Foto: ady purwadi Attachments area

CILACAP, WAWASANCO-Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih mudah disebut dengan nama generik sistem OSS  (Online Single Submission) belakangan menjadi pergunjingan hangat dikalangan kontraktor Kabupaten Cilacap. Peraturan yang belum dipahami oleh kalangan terkait inilah yang menjadi sumber penyebabnya.

 

Sebab, OSS ini mewajibkan semua perusahaan atau badan usaha untuk mengikutinya. Sedangkan diantara syarat untuk mengurus OSS itu adalah perusahaan wajib menyertakan IMB ((Ijin Mendirikan Bangunan) kantornya. Termasuk perusahaan harus terdaftar di Administasi Hukum Umum (AHU)  milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM. Jika persyaratan telah terpenuhi, maka perusahaan baru terdaftar di OSS dan memiliki NIB  (Nomor Induk Berusaha).

 

Untuk memberikan pemahaman ini, Senin (18/2) pagi tadi digelar sosialisasi OSS sebagai Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cilacap. Acara berlangsung di gedung Jalabumi Setda Cilacap dan dibuka Wakil Bupati Syamsul Aulia Rahman. Sosialisasi diberikan kepada para ketua asosiasi kontraktor di Kabupaten Cilacap berikut para anggotanya dan menghadirkan narasumber dari Dinas Penanaman Modal Perijinan Satu Pintu Terpadu (DPMPSPT) Cilacap berikut dinas terkait lain.

 

“Sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi terhadap pemberlakuan OSS. Kami berharap, kegiatan ini semakin meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan kalangan dunia usaha serta para pihak terkait untuk mendukung peningkatan pertumbuhan investasi di Kabupaten Cilacap” tutur Wabup.

 

Sebab katanya, investasi mempunyai peranan penting dalam mendukung berbagai program pembangunan sekaligus sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi.  Dan pemerintah memiliki peran untuk pemberdayaan. Oleh karena itu menurutnya,  daerah harus mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan serta aspirasi masyarakat di wilayahnya.

 

Untuk diketahui, penerapan  OSS merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Progam OSS juga mendasari Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Aturan ini menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan daerah oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menggunakan Pelayanan Secara Elektronik. 

Penulis : ap
Editor   : jks