Sidang Pidana Pemilu, Kades Mengori Divonis Satu Bulan

686

Terdakwa diputusan bersalah dalam sidang tindak pidana pelanggaran pemilu di Pengadilan Negeri Pemalang. Foto : Probo Wirasto.

PEMALANG - Kepala Desa Mengori, Suharti, diputus bersalah dalam sidang tindak pidana pemilu yang digelar di Pengadilan Negeri Pemalang. Dalam amar putusannya majelis hakim yang diketuai Raden Ari Muladi memvonis terdakwa penjara satu bulan dengan masa percobaan dua bulan, namun demikian Ketua Bawaslu Pemalang, Heri Setyawan, mengaku tidak puas dengan usai sidang putusan yang digelar, Selasa (19/2).

Menurut Ketua Majelis Hakim, Raden Ari Muladi, bahwa dari pertimbangan yang dibacakan majelis dalam persidangan terdakwa bersalah dalam melakukan perbuatan atau keputusan yang menguntungkan salah salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. Dan kepada yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama satu bulan dengan denda sebesar Rp 1 Juta.

Dengan ketentuan pidana penjara satu bulan tadi tidak perlu dijalani karena dengan pertimbangan terdakwa sudah menyadari tindakannya, merasa bersalah, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta masih dibutuhkan oleh masyarakat Desa Mengori. Selain itu mengacu Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perempuan yang ada pada Hukum.

Bawaslu Tidak Puas

"Kita beri percobaan dua bulan dengan harapan tidak mengulangi perbuatannya, dan diketahui oleh kepala desa lain maupun ASN bahwa perbuatan seperti itu tidak boleh dalam masa kampanye sampai 13 April 2019," jelasnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Pemalang, Heri Setyawan, menyatakan kurang puas dengan putusan yang sudah dijatuhkan, namun demikian karena sudah merupakan keputusan hakim maka pihaknya menghormatinya, tinggal bagaimana dengan pihak penuntut umum apakah akan mengajukan banding ataukah tidak. Dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi semua kepala desa untuk tidak berpihak, atau melakukan kegiatan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah peserta pemilu.

Seperti diketahui kasus tersebut berawal dari adanya pengalihan kegiatan anggota DPR RI Ramson Siagian yang semula akan di laksanakan di rumah salah satu warga, namun kemudian dipindah ke Balai Desa Mengori. Dalam kegiatan yang oleh Panwas dinilai sebagai kampanye tersebut antara lain berupa penyerahan bantuan kendaraan sampah roda tiga, sehingga dinilai melanggar UU No 7 tahun 2017 Pasal 490.

 

Penulis : pw
Editor   : wied