RUU Prostitusi, DPR Usul Pengguna PSK Harus Kena Sanksi Hukum

52

Nasir Djamil (tengah) anggota Komisi III DPR dan Sri Nurherawawi dari Komnas Perempuan dalam diskusi soal RUU KUHP mengusulkan agar pengguna Pedila dikenakan sanksi hukuman. Foto: Ist

JAKARTA. WAWASANCO - Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP saat ini masih digodok di DPR. Termasuk soal prostitusi.  Ada usulan terkait masalah prostitusi ini yang dikenakan sanksi bukan cuma pelakunya (wanitanya)  tapi juga penggunanya atau yang menikmatinya.

''Mudah-mudahan dengan adanya ancaman sanksi bagi penggunanya,  dapat mengurangi masalah prostitusi di masyarakat, ''kata anggota Komisi III DPR,  Nasir Djamil dalam diskusi 'Akankan soal Prostitusi Masuk RUU KUHP Seperti Keinginan Polisi' di DPR, Selasa (19/2).

Selama ini,  lanjut Nasir Djamil,  polisi mengalami kesulitan untuk menjerat para pria hidung belang yang menggunakan PSK sebab tidak diatur dalam KUHP. Makanya dalam kasus Vanesa,  yang dijerat itu hanya pihak perempuan dan mucikarinya sedang penggunanya tenang-tenang saja.

Vanesa itu pun oleh Polda Jawa Timur hanya dijerat dengan UU ITE atau UU informasi transaksi elektronik , pasal 27  ayat 1 yang menyangkut soal-soal kesusilaan. Karena di KUHP sendiri belum diatur mengenai prostitusi online.

Kapolda Jawa  Timut, menurut Nasir pernah mengungkapkan kasus prostitusi online para artis termasuk Vanesa. Dia juga didesak jangan cuma perempuannya saja yang dijerat tapi si lelaki yang jadi penggunanya juga dikenakan sanksi.  ''Kapolda tidak bisa menuruti tuntutan itu karena belum diatur dalam Undang-undang, '' katanya.

Menurut Nasir,  memang seharusnya pengguna juga diberi ancaman pidana yang tegas , karena ini adalah bentuk  kejahatan berdasarkan keyakinan masyarakat,  bahwa bahwa hal tersebut melanggar norma kesusilaan dan agama. ''Saya yakin kalau masalah itu sudah diatur,  praktek prostitusi tidak akan berkembang, ''katanya.

Apalagi, katanya,  Indonesia negara yang berketuhanan  sehingga soal prostitusi itu harus diatur. ''Harus diatur kalaupun kemudian setelah diatur ada yang melanggar, itu urusan lain, yang penting negara yang berketuhanan yang maha esa ini harus mengatur soal itu,''katanya.

Hal senada juga diunkapkan komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherawati.  Menurutnya,  Komnas perempuan sudah mengusulkan agar dalam KUHP dImasukan sanksi hukuman bagi pengguna Pedila (Perempuan yang dilacurkan --istilah Komnas perempuan buat PSK).

Sementara untuk perempuan yang terjebak di dalam prostitusi, katanya,  harus dilakukan perlindungan dan pemulihan.  ''Pemulihan ini nggak cukup cuma ngasih modal tapi bagaiamana mereka diterima di masyarakat kembali dan menilmati hak-hak hidupnya, '' katanya.

 

Penulis : ak
Editor   : wied