Dugaan Penggaran Personal, Bawaslu Akan Minta Pendapat Ahli. 

44

 Wakil Ketua DPR yang juga Tim BPN paslon Prabowo-Sandi,  Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja dan anggota DPR dari Fraksi PDI perjuangan Maruarar Sirait berbicara kasus dugaan pelanggaran dalam debat capres putaran kedua, di Media Center DPR. 

JAKARTA, WAWASANCO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mengkaji kasus dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh capres Joko Widodo terhadap Capres Prabowo dalam debat capres kedua pada hari Minggu (17/2). "Mudah-dalam dalam waktu dekat sudah dapat kita putuskan apakah terjadi pelanggaran atau tidak, ''kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di pressroom DPR,  Kamis (22/2/2019).

Menurut Rahmat Bagja sehari setelah acara debat tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mendatangi KPU dan melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan capres nomor urut 01 terhadap capres nomor urut 02 karena dianggap mengajukan pertanyaan yang sifat personal. ''Awalnya Bawaslu akan melakukan pengkajian tapi karena sudah ada laporan maka Bawaslu bersama KPU melakukan pengkajian bersama,'' katanya. 

Menurut Rahmat Bagja, dalam melakukan kajian ini pihaknya akan minta masukan dari beberapa ahli dibidangnya. ''Jadi hasil keputusannya itu bukan hanya pendapat dari Bawaslu atau KPU tapi juga dari ahli,'' katanya. 

Kepada KPU, Bawaslu telah meminta agar istilah 'Personal' itu dirinci atau didefinisikan secara jelas. Sehingga yang terjadi pada debat kedua itu termasuk pelanggaran atau tidak. ''Apakah memang ini termasuk dalam personal  atau tidak. Inilah nanti yang kami bicarakan dengan KPU nanti dalam kajian perkara," katanya. 

Rahmat mengatakan Bawaslu telah memberikan rekomendasi kepada KPU agar pada debat capres/cawapres putaran ketiga untuk mengurangi jumlah pendukung yang ada di arena dan melarang secara tegas membawa atribut yang dapat mengganggu jalannya debat. Bawaslu, lanjut Rahmat, juga minta agar KPU memilih moderator debat yang dapat menghidupkan suasana dan punya ketegasan. Moderator debat kedua dinilai terlalu kaku dan tidak tegas terhadap pendukung yang membuat gaduh dengan  meneriakan yel-yel saat kedua capres bicara. ''Harusnya moderator berani bilang kepada tim hore itu kalau tidak bisa tenang,  mereka akan dikeluarkan dari arena, ''kata Rahmat. 

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI yang juga Dewan Pengarah BPN Prabowo - Sandi, Fadli Zon mengusulkan untuk debat putata ketiga pola debatnya diubah. ''Berdasarkan pengalaman debat satu dan dua, menurut saya diberikanlah waktu kepada masing masing paslon,  silakan diundi siapa duluan yang bicara, Apakah paslon nomor satu dulu atau nomor dua dulu kemudian berbicara tentang visi-misi program terkait dengan tema tersebut , misalnya tentang pendidikan dan kesehatan , setelah itu  ada tanya jawab, tanggapan,  bertanya,  dijawab ditanggapi lagi, mau dijawab lagi," katanya. 

Moderator yang  fungsinya menjadi pengatur lalu-lintas waktu dan tema, katanya,  harus tegas. Kalau tema itu pendidikan dan kesehatan tiba-tiba nanya tentang hal yang lain, bisa ditertibkan, itu tidak terkait mungkin bisa diajukan pertanyaan lain atau tanggapan yang lain.  
 

Penulis : ak
Editor   : wied