Agar Tak Gaduh, Penghitungan Suara Caleg Didahulukan

69

Anggota MPR dari Fraksi PDIP Effendy Simbolon, anggota BPN Ferry Mirsidan Baldan dan pengamat politik Adi Prayitno berbicara soal pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Dikirim dari telepon pintar vivo

JAKARTA, WAWASANCO- Pemilu capres dan caleg yang dilakukan secara serentak pada 17 April 2019 berpotensi dinamis.  Tidak menutup kemungkinan pihak yang kalah akan tidak terima dan membuat kegaduhan. Karenanya untuk mengantisipasi itu diusulkan agar penghitungan suara caleg didahulukan daripada suara capres. 
''Kalau suara capres didahulukan penghitungannya tidak menutup kemungkinan pendukung capres yang kalah akan membuat rusuh dan itu akan membuat petugas TPS kabur menghindari amukan massa, ''kata anggota MPR,  Effendy Simbolon dalam diskusi Empat Pilar MPR, Jumat (22/2)

Politisi PDIP ini mempertanyakan apakah Komisi Pemilihan Umum (KPU)  sudah mengantisipasi hal itu. Apalagi,  katanya,  ada yang menyebutkan pilpres kali ini adalah jihad. 
''Apa nggak ngeri kalau sudah seperti itu, ''kata Effendy Simbolon dalam diskusi Menuju Pemilu Berkualitas dan Berintegritas bersama anggota BPN 
Prabowo, Ferry Mursyidan Baldan dan pangamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.
Karenanya Effendi meminta KPU mengantisipasi suasana pasca penghitungan suara pilpres tersebut. Sebab, kalau sudah ada yang menang dan chaos, petugas di TPS bisa meninggalkan TPS, sehingga suara caleg tak lagi dihitung. “Kalau demikian, maka akan terjadi kekosongan konstitusional dimana seluruh kursi DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II itu akan kosong. Karenanya, saya mengusulkan penghitungan suara dimulai dari DPRD,  DPR,  DPD dan terakhir pilpres,” ujarnya.
Effendy juga mengusulkan agar debat capres  tak dibiayai dengan iklan di TV swasta. “Kalau hanya Rp 2 miliar per debat, lima kali debat berarti Rp 10 miliar. Masak negara tak mampu? Sehingga setiap break, istirahat tak selalu diselingi dengan iklan,” kata anggota Komisi I DPR itu.
 Sementara Ferry Mursyidan menekankan pentingnya pemilu itu berlangsung secara fair, adil, dan demokratis, agar menghasilkan pemilu yang berkualitas, tidak menghalalkan segala cara, dan tidak mencederai demokrasi. “Karena pemilu itu simbol peradaban bangsa dan akan berdampak pada kehidupan negara ke depan, maka pemilu harus jujur, fair dan adil itu dijaga bersama. Jangan sampai ada kecurangan. Kalau curang bisa menurunkan citra Indonesia di mata dunia,” kata mantan Menteri Agraria itu.

Ferry mengakui jika pemilu kali ini sebagai konsekuensi dari pemilu serentak yang disepakati DPR sendiri. “Yang terpenting semua harus mengawal proses penghitungan. Soal chaos atau tidak, kadang orang yang kuat di dapil tapi kalah di pemilu juga bisa ngamuk,” ungkapnya. Adi Prayitno juga sepakat perlunya penghitungan suara pileg dulu dibanding pilpres. “Dengan menghitung pileg, maka eforia capres bisa dilakukan pasca pileg. Sehingga tak ada kekhawatiran suara pileg diabaikan petugas di TPS,” imbuhnya.

Penulis : ak
Editor   : jks