Protes Kekerasan pada Wartawan, Fo-JAK Gelar Aksi

58

Puluhan wartawan dari berbagai media massa yang tergabung dalam Forum Jurnalis Anti-Kekerasan (Fo-JAK) Purwokerto, menggelar aksi, Minggu (24/2). Mereka memprotes kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan saat meliput acara Munajat 212, di kawasan Monas. (Foto :Joko Santoso)

PURWOKERTO, WAWASANCO- Puluhan wartawan dari berbagai media massa yang tergabung dalam Forum Jurnalis Anti-Kekerasan (Fo-JAK) Purwokerto, menggelar aksi dengan cara mengirim  paket anti kekerasan kepada  DPP Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta, Minggu (24/2).

Paket tersebut dibungkus dan dikirimkan lewat Kantor Pos Purwokerto, setelah dibawa dari Balai  Wartawan komplek RRI, Jl  Jenderal Soedirman dengan berjalan kaki.  Aksi diawali dengan orasi dan penyampaian pernyataan sikap.

Paket, berisi sepasang boneka warna 'pink', kutipan UU  No 40 Tahun 21999 tentang Pers, buku  berjudul Jurnalistik dan Kebebasan Pers, banner sikap penolakan terhadap tindakan kekerasan,  intimidasi dan persekusi dalam bentuk apapun terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan. Kemudian pernyataan sikap serta tulisan paket anti kekerasan untuk FPI

Koordinator Fo-JAK Purwokerto, Agus Wahyudi mengatakan, simbol sepasang boneka panda  menggambarkan kasih sayang dan kedamaian, bukan kekerasan. Sedangkan UU Pers dan buku   juranlistik dan kebebesan pers, dimaksudkan supaya ada pemahan dan penghargaan atas kerja  jurnalistik dari wartawan saat melakukan tugas peliputan. "Aksi ini sekaligus sebagai bentuk solidaritas kita atas tindakan kekerasan, intimidasi dan persekusi  yang dialami temen-temen jurnalis di Jakarta saat meliput acara Munajat 212, Kamis malam (21/2)  lalu di kawasan Monas, yang diduga dilakukan massa memakai atribut FPI," katanya.

Padahal, menurut Agus, dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers telah disebutkan bahwa  dalam menjalankan profesinya, jurnalis mendapat perlindungan hukum. Kerja-kerja jurnalistik itu meliputi mencari bahan berita, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, hingga menyampaikan kepada publik.

Masih dalam Pasal 18 UU Pers,  katanya, juga disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum  dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan peliputan dapat diancam dua tahun penjara atau denda Rp500 juta.   "Selain itu,  masih ada aturan yang menjerat pelaku dengan pasal pidana merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," tandasnya.

 Atas peristiwa yang terjadi tersebut,  Fo-JAK Purwokerto menyatakan sikap, pertama mengecam  tindakan intimidasi dan kekerasan yang diduga dilakukan  oleh massa dengan atribut FPI terjadap para wartawan yang melakukan peliputan. Kedua, meminta  kepada aparat berwenang untuk menangkap dan mengusut tuntas para pelaku agar  ada efek jera, sehingga kasus serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Dan ketiga,   mengimbau kepada  masyarakat untuk tidak melakukan intimidasi, persekusi,dan kekerasan terhadap wartawan yang  melakukan peliputan, karena kerja jurnalis dilindungi oleh undang-undang," imbuhnya.

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt