184 Kades Hasil Pilkades Serentak Dilantik 13 Maret

440

Calon Kepala Desa (Cakades) menandatangani ikrar Pilkades Damai di Pendapa Dipokusumo beberapa waktu lalu. 184 Kades terpilih hasil Pilkades Serentak 16 Desember 2018 rencananya akan dilantik 13 Maret mendatang. (Foto :Joko Santoso)

PURBALINGGA, WAWASANCO- 184 Kepala Desa (Kades) terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Minggu (16/12) akan dilantik pada 13 Maret mendatang.  Terkait adanya protes dari pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil Pilkades dipersilakan melaporkan melalui jalur hukum kepada pihak berwenang. “Adanya pengaduan tersebut tidak mempengaruhi tahapan Pilkades, termasuk pelaksanaan pelantikan,” kata Sekda Purbalingga, Wahyu Kontardi, Senin (25/2).

Diungkapkan, seluruh tahapan Pilkades sudah dilaksanakan dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Pelaksanaan Pilkades dilaksanakan oleh panitia pelaksana di tingkat desa dibawah pengawasn panitia di tingkat kecamatan.  Terkait adanya ketidakpuasan dari sejumlah pihak, termasuk calon Kades yang kalah dia enggan menanggapinya. “Silakan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” tandasnya.

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pelantikan  dan Pemberhentian Kepala Desa (Kades) telah diatur mekanisme pelaporan terkait indikasi pelanggaran. Disebutkan bahwa laporan indikasi pelanggaran segera dilaporkan kepada panitia pengawas Kecamatan maksimal 1x 24 jam setelah kejadian. “Panitia pengawas kecamatan wajib menyelesaikan laporan tersebut maksimal 2x 24 jam setelah laporan diterima,” terangnya.

Keputusan dari panitia pengawas kecamatan dan panitia di tingkat desa bersifat final dan mengikat.  Laporan terkait dugaan tindak pidana diserahkan kepada pihak berwenang. Namun adanya pengaduan tidak mempengaruhi tahapan Pilkades yang sudah dilaksanakan.

Sebelumnya disampaikan bahwa sejumlah desa menyatakan keberatan dengan hasil keputusan. Mereka meminta pelantikan para Kades terpilih untuk ditunda. Pengacara dari Kantor Hukum Garda Manunggal, Alex Irawan dan Slamet Rijadi mengatakan, yang mendasari ketidakpuasan hasil ada beberapa sebab. Diantaranya, terlalu banyak surat suara yang dinyatakan tidak sah. Hal itu terjadi, sebab dinilai adanya perbedaan persepsi antar panitia pelaksana dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah. Selain itu, penyikapan terhadap aturan lainnya juga dinilai kurang pas.

"Ada sekitar 125 desa yang bermasalah, dan  menyatakan keberatan. Sedangkan 40 calon kades yang saat itu ikut mencalonkan, sudah melimpahkan kuasa hukum kepadanya. Keluhan yang disampaikan sebagian besar terkait banyaknya suara yang dinyatakan tidak sah, bahkan melebihi suara yang sah. "Dari 125 desa, sudah 40 yang menyerahkan kuasa pada kami," kata Alex, Sabtu (22/2)

Penulis : Joko Santoso
Editor   : edt