Bupati Larang Sajian Minuman Gunakan Botol Plastik

1.2K

Salah satu perempuan pemulung, mengumpulkan sampah-sampah plastik yang dibuang di dekat salah satu jembatan di Blora. Foto : Wahono

BLORA, WAWASANCO- Sampah  plastic menjadi perhatian serius Pemkab Blora. Langkah yang diambil Bupati H. Djoko Nugroho, OPD diminta setiap penyelenggaraan rapat tidak lagi menyajikan minuman menggunakan gelas-botol plastik. “Kepada teman-teman OPD, mulai hari ini saya minta dalam rapat tidak lagi menyajikan minuman air dengan botol-gelas plastik,” tandasnya, Senin (4.3).

Konsusekuensi tidak ada lagi gelas, botol atau tempat plastik di saat rapat, silahkan diformulasikan dan dikoordinasikan di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing, lanjut Bupati Blora.Dari gerakan tanpa tempat plastik di OPD, mungkin awal-awalnya terasa berat dilakukan, tetapi lama-lama akan jadi biasa, kata Djoko Nugroho.    Gerakan rapat OPD tanpa tempat (gelas dan botol) plastik, karena banyak jembatan dan lokasi di Blora menjadi tempat sampah, bahkan sambil jalan orang kerap buang sampah di jembatan. “Perintah saya ini memang tidak terhormat, dan sangat sulit dalam memberi pemahaman, tapi kita harus memulainya,” tegasnya. 

Berbahaya

Bupati Blora Djoko Nugroho dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di TPA Sampah Temurejo, juga membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana (LHK) Siti Nurbaya. Menteri Siti mengungkapkan, perhatian nasional dan internasional pada sampah juga tertuju pada sampah plastik, dengan segala potensi akibatnya kepada manusia dan satwa. Sampah plastik di laut ukuran mikro atau marine plastic debris sangat berbahaya, karena menganggu kesehatan, bila sampah plastik itu masuk dalam pencernaan ikan dan sistem rantai pangan. “Pemerintah Indonesia bertekad supaya kita bersama dapat mengatasi masalah sampah laut, dan plastik di Indonesia,” ujar Siti Nurbaya.

Siti mengajak masyarakat untuk peduli menyingkirkan sampah. Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) mendata, angka ketidakpedulian masyarakat terhadap sampah masih cukup tinggi. Menteri LHK menambahkan, kalau dari ketidakpedulian ini salah satu ukurannya masalah sampah, maka di angka indeks itu angka tidak pedulinya 0,72 jadi lebih nggak peduli lagi. Sedangkan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah ini, diatur Perpres Nomor 97/2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan Sampah (Jakstranas) dan Perpres Nomor 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Penulis : wah
Editor   : jks