PURWOKERTO – Pernyataan Bupati Banyumas, Achmad Husein yang akan menghabisi angkutan plat hitam, menuai protes dari kalangan pengusaha di Banyumas. Bupati dianggap anti perkembangan teknologi dan berusaha menyelesaikan masalah dengan membunuh salah satu pihak.
Larangan angkutan plat hitam beroperasi, sama artinya dengan hanya melegalkan keberadaan taksi konvensional yang sekarang. Mereka hanya dilengkapi aplikasi Go Car, sementara sarana mobil, sopir dan pelayanan masih sama. Hal tersebut dituding tidak adil bagi sebagian masyarakat Banyumas yang menginginan angkutan lebih nyaman.
?Seharusnya, di penghujung masa jabatannya, bupati lebih bisa memilih kata-kata yang menyejukan, tidak main sikat atau main habisi saja layaknya preman,? kata salah satu penggusaha muda Banyumas, Arief Puguh Pratomo.
Menurutnya, yang diuntungkan dari aplikasi angkutan online ini sangat banyak, mulai dari bisnis kuliner, orang-orang yang tidak mempunyai kendaraan, serta para pencari kerja. Tidak bisa dipungkiri, bahwa keberadaan ojek online maupun Go Car yang kemarin baru saja diprotes, akan mengurangi angka pengangguran di Banyumas.
?Selama ini, apa langkah konkrit pemerintah Banyumas untuk mengurangi pengangguran ? Mengapa saat ada peluang kerja baru, bupati justru menghalangi dengan alasan melindungi pelaku ojek dan taksi konvensional,? jelas Pongky (sapaan Arief Puguh Pratomo).
Pongky juga menyesalkan adanya perlakuan tidak adil terhadap pelaku usaha angkutan online. Dalam aksi unjuk rasa beberapa hari lalu, pemkab melalui Satpol PP mengabulkan tuntutan pengunjunk rasa untuk menyegel kantor taksi online di Jalan Komisaris Bambang Suprapto. Penyegelan tersebut dengan alasan, bangunan kantor tidak mengantongi IMB dan HO.
?Kalau Satpol PP mau menyegel bangunan yang tidak memiliki IMB dan ijin-ijin lainnya, harusnya tidak hanya kantor taksi online saja. Di sepanjang jalan tersebut juga banyak bangunan yang ijinnya tidak lengkap, mengapa dibiarkan saja, sehingga terkesan pemkab tebang pilih dalam menegakan aturan,? tuturnya.
Pengusaha muda yang juga Korwil Banyumas Raya DPD Partai Golkar Jateng ini menghimbau, pemkab sebaiknya bisa mengikuti perkembangan jaman, karena perkembangan bisnis berbasis teknologi ke depan akan semakin cepat.
Sebelumnya, bupati berjanji akan menghabisi taksi plat hitam yang beroperasi di Banyumas, sehingga semua angkutan online hanya berplat kuning. Dengan kata lain, tetap hanya ada dua manajemen taksi di Banyumas, yaitu Kobata dengan 101 armada dan Kondang Prima Karya (KPK) dengan 69 armada. Bupati juga menjamin tidak akan ada penambangan armada taksi.
CAPTION FOTO : Arief Puguh Pratomo. (FOTO : Hermiana E Effendi)
Penulis :
Editor : awl