Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Perencanaan Program Pembangunan

53

Kepala OPD serta Camat saat menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan yang dikelola Dindukcapil Kabupaten Demak sebagai acuan program pembangunan. Foto : sari jati

DEMAK, WAWASANCO - Perencanaan program serta kebijakan pembangunan wajib mengacu pada data administrasi kependudukan (adminduk). Sehubungan itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Demak membuat perjanjian kerjasama dengan OPD dan lembaga pengguna data adminduk, karena sesuai undang-undang adminduk dijaga kerahasiaannya. 

Pada Rakor Pemanfaatan Data dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dindukcapil dan OPD/Lembaga Pengguna Kepala Dindukcapil Kabupaten Demak HM Afhan Noor menyampaikan, sesuai UU Nomor 23/2006 yang telah direvisi UU Nonor 24/2013 serta Permendagri 61/2015, data kependudukan yang ada di Dindukcapil harus menjadi acuan dasar semua rencana program pemerintah maupun swasta. Alasannya, data kependudukan paling akurat dan bukan angka perkiraan. 

"Data kependudukan dibuat benar-benar lengkap by name by address. Bahkan selalu diakuratkan dari waktu ke waktu," ujarnya, didampingi Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Eni Susiani, Selasa (14/5).
Lebih lanjut disampaikan, saat ini tercatat di Dindukcapil 1.138.046 penduduk Kabupaten Demak dalam 23 elemen data. Meski telah ada sembilan OPD menjalin kerjasama untuk dapat mengakses data kependudukan, namun segi pemanfaatan data terpantau masih jauh dari harapan. 

Di sisi lain, kesadaran masyarakat dalam hal pemutakhiran data juga masih rendah. Sementara bila kondisi tersebut tidak segera dipacu menyebabkan data kurang valid, sehingga berpotensi menjadikan perencanaan program OPD kurang tepat sasaran.
Maka itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama OPD serta lembaga pemanfaat data kependudukan yang telah menjalin kerjasama. Pun terkait kerahasiaan data kependudukan yang dilindungi undang-undang, turut menjadi tanggungjawab OPD atau lembaga pemanfaat.

Di sisi lain, Wabup H Joko Sutanto menyatakan dukungannya terhadap proyek perubahan Dindukcapil tersebut. Terutama karena 23 elemen data kependudukan yang dikelola bisa diakses untuk mendukung program pembangunan daerah. 

"Namun karena data  dalam bentuk digital, maka perlu dilengkapi dengan  infrastruktur pendukung. Termasuk perangkat IT, daya muat server  harus optimal. Ketika sudah penuh harus diganti yang lebih. Sehingga Dindukcapil bisa lebih go public. Pun kapabelitas SDM perlu ditata dalam rangka pelayanan publik lebih profesional," pungkas wabup. 

 

Penulis : ssj
Editor   : wied