Orang Tua Calon Siswa Protes Keterangan Domisili Abal-abal

205

MAGELANG- Proses penerimaan peserta didik baru ( PPBD) untuk tingkat SMP negeri di Kota Magelang yang baru pertama kali dilaksanakan pada tahun ini, menuai protes dari para orangtua calon siswa.

Mereka memprotes dan mencurigai sejumlah orang tua calon siswa lainnya tidak jujur dengan mencari surat keterangan domisili dari Ketua RT, Ketua RW hingga kelurahan  yang tidak semestinya.

“Kami mencurigai ada orang tua calon siswa yang berasal dari luar kota dan dalam Kota Magelang sendiri yang memanfaatkan dengan mencari surat keterangan domisili ‘abal-abal’ dari alamat terdekat dengan sekolah yang dituju,” kata Ratna, salah satu orang tua calon siswa salah satu SMP Negeri di Kota Magelang, Rabu (15/5).

Ratna mengatakan, dirinya mengetahui ada salah satu orang tua calon siswa yang rumahnya  di wilayah Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Tetapi, saat mendaftarkan diri anaknya ke salah satu SMP negeri di Kota Magelang, ia menggunakan surat keterangan domisili dari Kelurahan Kemiri  Rejo, Kecamatan Magelang Tengah.

Selain itu,  ia juga mengetahui adanya calon siswa yang berasal dari wilayah Kecamatan Magelang Utara, namun malah dalam hasil seleksi sementara nama anak tersebut masih terpampang, sedangkan anaknya yang  titik koordinat (jarak udara)-nya lebih dekat antara rumah dengan sekolah tersebut, malah sudah terdepak dari jurnal tersebut.

Untuk itu, ia berharap kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang untuk melalukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PPDB SMP negeri yang pada tahun ini merupakan tahun pertama diberlakukan sistem zonasi.

Selain itu, ia juga meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau masing-masing sekolah untuk melakukan verifikasi ulang terhadap penggunaan surat  keterangan domisili tersebut.

“Kalau pihak sekolah berani melakukan verifikasi ulang terhadap penggunaan surat  keterangan domisili tersebut, pasti ketahuan  jika ada yang menggunakan surat keterangan domisili abal-abal tersebut,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Taufiq Nurbakin mengatakan, sebenarnya pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah, kepala kecamatan, kepala kelurahan hingga ketua RW, tentang penggunaan surat keterangan domisili tersebut.

“Dalam sosialisasi tersebut kami sampaikan bahwa, dengan diberlakukannya sistem zonasi dalam PPDB SMP negeri, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018,” katanya

Ia menambahkan, sebenarnya pemberlakuan zonasi pada PPDB di sekolah negeri yang ada di Kota Magelang sejak  tiga tahun lalu. Namun, Pemerintah Kota Magelang baru akan menerapkannya pada tahun pelajaran 2019/2020 ini.

Taufiq  mengatakan, dalam  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru dan mewajibkan setiap daerah melaksanakan zonasi dalam PPDB tingkat TK, SD dan SMP  negeri.

“ Bila tidak memberlakukan  zonasi pada PPDB tahun ini,  pemerintah daerah bisa mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat. Selain itu, bantuan operasional sekolah ( BOS0 juga tidak akan dicairkan,” katanya.

Menurutnya, seleksi PPDB tingkat TK, SD dan SMP negeri ini dilaksanakan dengan tiga jalur. Yakni, jalur zonasi untuk TK dan SD sebanyak 95 persen dan untuk SMP 90 persen, jalur prestasi untuk SMP  lima persen, dan jalur mutasi orang tua untuk TK/SD/SMP 5 persen.

Adapun jalur zonasi terdiri dari zona 1 untuk calon peserta didik yang berdomisili di Kota Magelang dan zona 2 untuk yang berdomisili di luar Kota Magelang. Domisili kota dibuktikan dengan KK dan atau surat domisili yang dikeluarkan RT/RW disahkan kelurahan minimal telah berdomisili  selama enam bulan.

“Apabila kuota zonasi belum terpenuhi dari pendaftar zona 1, maka dipenuhi dari pendaftar zona 2. Dengan sistem ini, memberi peluang luas bagi peserta luar kota untuk sekolah tingkat SMP di Kota Magelang,” katanya.

Terkait dengan adanya informasi penggunaan Surat Keterangan Domisili “abal-abal”,  pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Karena , surat keterangan domisili tersebut  resmi dikeluarkan oleh pihak kelurahan yang disertai cap basah.

“ Kami tidak bisa berbuat banyak, karena surat surat keterangan domisili tersebut  resmi dikeluarkan oleh pihak kelurahan yang disertai cap basah.  Kami dan sekolah hanya sebagai penerima surat tersebut sebagai pelengkap pendaftaran,” katanya. Ias-w

 

  

Penulis : widias
Editor   : wied