Cegah Korupsi, Wali Kota Salatiga dan Kejari Tanda Tangani MoU

16

Wali Kota Yuliyanto Salatiga dan Kejaksaan Negeri Kejari Salatiga Yudhi Kristiana melaksanakan penandatanganan  MOU, di Ruang Kalitaman, Gedung Setda Lantai 2, Selasa (14/5) lalu. Foto : Ernawaty

SALATIGA, WAWASANCO - Sebagai upaya preventif mencegah korupsi dengan memanfaatkan TP4D secara online Pemkot Salatiga dan Kejaksaan Negeri (Kejari Salatiga) Kejaksaan Negeri Kota Salatiga melaksanakan penandatanganan  MOU, di Ruang Kalitaman, Gedung Setda Lantai 2, Selasa (14/5) lalu.

Wali Kota mengatakan, penandatanganan ini upaya untuk mengawal keberhasilan pembangunan dan pemerintah secara preventif dan persuasif, terkait perencanaan, pelelangan dan pelaksanaan. "Sekaligus, pengawasan pekerjaan agar terhindar dari praktek korupsi," kata Wali Kota

Menurutnya, melalui akuntabilitas dan transparansi yang ada, baik itu sisi pemerintahan maupun publik dapat memastikan program-programnya terlaksana secara efektif dan tepat sasaran. Ditambah lagi, dengan adanya aplikasi Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) secara online akan sangat membantu proses pengawasannya.

"Kali ini TP4D sudah  online sehingga pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa akan semakin baik, efektif dan efisien ke depan," tuturnya.

Dirinya menambahkan bahwa TP4D mempunyai peran strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa yang transparan sehingga akan terhindar dari penyimpangan.

Selain itu, bisa melakukan pendampingan hukum terkait perencanaan, pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan keuangan. "TP4D juga memiliki wewenang  dalam menemukan bukti permulaan yang cukup setelah berkoordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah. Perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan  kewenangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, akan kita awasi terus," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Salatiga, Dr Yudhi Kristiana SH Mhum mengatakan bahwa korupsi bisa datang dari pengadaan barang dan jasa. "Saya berharap ada langkah pencegahan yang lebih baik terhadap upaya tindak korupsi  tersebut," tuturnya.

Ia menilai, upaya preventif perlu dilakukan, jangan mengedepankan tindakan reprensif dalam penanganan tindak korupsi.  Jelasnya. Pencegahan ini juga bisa diimplementasikan di semua bidang. "Misalnya untuk mengawasi terhadap  pencegahan tindak korupsi di masing-masing dinas terkait pelaksanaan pembangunan proyek  baik sekala nasional maupun di daerah yang bisa di lakukan secara online," imbuhnya.

 

Penulis : ern
Editor   : wied