Ulama : Elite Politik Jangan Provokasi Rakyat

27

Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji disaksikan perwakilan Ormas Islam dan MUI se-Jateng menandatangi pernyataan sikap Multaqo Ulama, Habaib dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Jateng di Hotel PO Semarang (Eks Crown Hotel ) Jalan Pemuda Semarang

SEMARANG, WAWASANCO- Para ulama, kiai, habaib dan pimpinan pondok pesantren se-Jateng meminta agar elite politik bersikap dewasa, satria dan memberi teladan yang baik dalam berdemokrasi dengan tidak mendelegitimasi hasil pemilu.

‘’Jangan memprovokasi rakyat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum,’’ tegas KH Iskandar Chang I Pao, Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Jateng yang membacakan Pernyataan Sikap Multaqo Ulama, Habaib dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Jateng di Hotel PO Semarang (Eks Hotel Crown) Jalan Pemud Semarang, Minggu (19/5).

Sebelumnya didahului dengan dialog menghadirkan pmbicara Ketua Dewan Pembina MUI Jateng Ali Mufiz dan Ketua Umum MUI Jstrng KH Ahmad Darodji dimoderatori Wakil Ketua Umum MUI Jateng Prof Dr Ahmad Rofiq MA.

Mereka juga mengikuti buka bersama, shalat maghrib, shalat isya dan tarawih berjamaah di lantai tujuh hote tersebut.

Kiai Iskandar Chang I Pao menjelaskan, ratusan ulama, habaib, cendekiawan muslim, dan pimpinan pondok pesantren di Jawa Tengah menggelar multaqo untuk menyikapi situasi dan kondisi bangsa saat ini.

Pernyataan sikap para ulama itu juga mengoreksi Ijtima Ulama III di Hotel Lor In, Sentul, Jawa Barat pada 1 Mei 2019.

"Tentang ijtima ulama perlu dijelaskan bahwa Ijtima ulama adalah istilah khas Majelis Ulama Indonesia (MUI)," tegas Kiai Chang I Pao.

"Bila ada kelompok masyarakat yang menggunakan istilah tersebut misalnya Ijtima Ulama yang mengajak untuk mendelegitimasi hasil pemilu, maka hal itu bukan keputusan Ijtima ulama Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Oleh karena itu keputusan tersebut tidak sah dan tidak wajib dipatuhi," tegasnya.

Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji menjelaskan, multaqo ulama selain untuk silaturahmi juga menyikapi situasi bangsa saat ini pasca-penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu 2019.

"Ini silaturahmi kita bertemu, Ramadan ini kan selalu ada. Kali ini yang rawuh (datang) agak lebih banyak, alhamdulillah. Silaturahmi itu menguntungkan," katanya.

Masyarakat harus mampu bersikap lapang dada terhadap hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan KPU 22 Mei mendatang dan akan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan pemenang Pilpres 25 Mei mendatang.

 

Pemilu Jurdil

Para ulama menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri bersama masyarakat tang telah mengamankan pemilu, sehingga pesta demokrasi rakyat berjalan jujur, adil, aman dan damai.

Selanjutnya poin ketiga meminta kepada kontestan Pemilu atau pihak lain yang tidak bisa menerima keputusan KPU agar menggunakan jalur hukum yang ada untuk menyelesaikannya.

Peserta Multaqo Ulama menghimbau kepada para ulama, habaib dan tokoh masyarakat agar mengintensifkan gerakan himayatul umah (membimbing umat), taqwiyatul umah ( menguatkan umat) dan tauhidul umah (mempersatukan umat) agar tercipta suasana tenang di tengah-tengah masyarakat pasca Pemilu 2019.

Para ulama menghimbau kepada media massa agar bersikap obyektif dan berimbang dalam pemberitaan. Ketujuh mengoreksi tentang penggunaan istilah ijtima ulama oleh pihak tertentu yang salah satu gerakannya mendelegitimasi hasil pemilu, hal itu tidak terkait sama sekali dengan sikap dan keputusan MUI, meskipun istilah ijtima ulama sudah menjadi ciri khas MUI untuk membahas berbagai fatwa.

“Kedelapan, hingga 22 Mei mendatang umat Islam diminta untuk meningkatkan intensitas kegiatan istighotsah dan mujahadah untuk keselamatan bangsa,”  kata Kiai Chang.

Ketua Umum MUI Jateng, KH Ahmad Darodji menuturkan Multaqa ini murni inisiasi majlis ulama sebagai bagian dari upaya untuk mengawal jalannya proses demokrasi agar tetap berada pada rel yang konstitusional.

Penulis : red
Editor   : jks