Wacana Percepatan Munas Golkar Tak Perlu Ditanggapi

JAKARTA, WAWASANCO- Koordinator Wilayah Pemenangan Pemilu Jawa Tengah Partai Golkar, Firman Soebagyo menolak wacana percepatan Musyawatah Nasional (Munas) Partai Golkar untuk.mengganti posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar karena dianggap gagal mengangkat suara Golkat pada pemilu serentak 2019.

Firman Soebagyo yang juga wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini minta  kepada seluruh elit dan kader partai untuk tidak terpengaruh adanya provokasi percepatan Munas Golkar mengganti posisi ketua umum Partai Golkar AH dengan alasan karena turunnya perolehan suara dan kursi partai dalam Pileg 2019.

"Saya selaku korwil pemenangan pemilu untuk wilayah Jateng dan DIY menghimbau kepada seluruh jajaran elit dan kader Golkar untuk tidak  terburu-buru mengambil sikap dan mendukung  wacana munas atau munaslub yang dikembangkan oleh sekelompok orang-orang tentang adanya munas dipercepat ," kata Firman di Jakarta, Jumat (31/5).

Menurut politisi senior Golkar ini untuk mengadakan munas dipercepat atau munaslub tidak semudah itu ,semua harus  ada mekanisme dan alasanyang  kuat sehingga perlu dan tidaknya munas dipercepat.

''Sebaliknya  seluruh elit dan kader Golkar melakukan introspeksi dan evalusi diri apa penyebab turunnya perolehan suara dan kursi P Golkar  dalam pemilu kali ini,''kata Firman. 

Firman berpandangan bahwa  pemilu serentak dan sistem  pemilu th ini memberikan dampak  tertentu kepada semua parpol peserta pemilu termasuk partai berlambang pohon beringin ini.

Penurunan suara dan perolehan kusri di DPR RI tidak bisa serta merta disalahkan dan dibebankan kepada Ketum AH saja karena organisasi PG setiap keputusan,diputuskan secara kolektif dan menjadi tanggug jawab bersama semua pengurus bahkan tdk DPP saja tetapi juga DPD Prov dan DPD Kab/kota.

Oleh karena  itu Firman mangatakan kita harus  konsisten melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan Munas lalu yang merekomendasikan Rapimnas ,dan tidak ada keputusan utk  Munaslub atau Munas dipercepat.

Rapimnas itu lebih bijak dan tepat  disitulah forum mengadakan evaluasi secara obyektif terhadap apa penyembab turunya perolehan suara dan kursi . Tidak tiba-tiba meloncat didorong diselenggarakan Munas atau munaslub.

Disisi lain, Firman menjelaskan, bahwa  munaslub lalu yang telah menetapakan Airlangga Hartarto menjadi Ketum Golkar hingga 2019 tidak ada rekomedasi untuk munas dipercepat atau munas.

''Yang ada adalah rekomendasi diselenggarakannya rapimnas dan ini harus  ditaati semua unsur baik pengurus  DPP maupun DPD. 
tegas Firman yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Sebelumnya diberitakan, Salah satu inisiator untuk mempercepat Munas adalah Azis Samual. Pria yang pernah menjadi Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar ini mengklaim para pengurus daerah sudah sepakat untuk mempercepat Munas. 

"Konsolidasi sudah bulat, 25 DPD I dan beberapa DPD II sudah merestui percepatan Munas ini," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/5/2019).

Aziz menginginkan agar Munas digelar maksimal akhir Juli nanti. Mantan Pelaksana Tugas Ketua DPD I Golkar Papua itu akan membuka siapa saja DPD I yang dia maksud bila waktunya sudah tiba. 

"Target di awal, Golkar harus mencapai 110 kursi di DPR RI. Tapi ini jauh, kami juga hanya duduk di posisi ketiga. Ini tak semestinya terjadi, artinya Airlangga sebagai ketua umum gagal, sudah sepatutnya bertanggung jawab, dan harus mundur," katanya. 

Berdasarkan rekapitulasi akhir KPU, Golkar meraih 17.229.789 suara atau 12,3 persen. Golkar berada di bawah PDI-P dan Gerindra dalam hal raihan suara nasional. 

Hasil itu membuat Golkar hanya meraih 85 kursi di DPR, turun dari 2014 dimana partai beringin menempatkan 91 orang wakilnya di Senayan.

"Ini malah berkurang dan jauh dari target. Sudah jelas gagal total Airlangga dan sekjennya," ujarnya. 

Azis menambahkan, suara yang didapat Golkar lebih pada karena perjuangan para caleg-caleg inkumben. Bukan karena kemampuan ketua umum dan sekretaris jenderal mengonsolidasi partai. 

"Sebagai catatan, 85 kursi itu 85 persennya caleg inkumben semua. Ini berarti roda kaderisasi partai tidak jalan, partai tak mampu mendorong penambahan, justru terpuruk kalah sama partai lain," kata dia.(ak)

Penulis : ak
Editor   : jks