Soal Sewa Lahan Bengkok, Eksekutif Dinilai Tak Transparan

98

Ketua DPRD Salatiga Teddy Silistio terlihat emosi dan menegur Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Adhi Isnanto ditengah meninjau langsung lahan bengkok yang telah disulap menjadi parkir permanen tiga lantai saat sidak ke PT SCI di JLS Salatiga, Selasa (11/6). Foto : Ernawaty

SALATIGA, WAWASANCO- Ketua DPRD Salatiga Teddy Silistio mencium bau tak sedap terkait eksekutif menyewakan lahan bengkok kepada PT Selalu Cinta Indonesia (SCI), prosedusen sepatu bermerek Nike di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga.  Bahkan, jika eksekutif masih juga tidak transparan membeberkan perihal sewa menyewa itu Teddy mengancam akan memperkarakan dan menempuh jalur hukum. 

Langkah tegas Teddy ini ia lontarkan spontan saat melakukan sidak ke PT SCI, Selasa (11/6) siang. 

Bersama seluruh anggota Komisi B DPRD Salatiga yang membidangi perekonomian, turut hadir dalam sidak tersebut Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Adhi Isnanto dan Dra Gati Setiti M.Hum selaku Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Salatiga serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemkot Salatiga. 

Sidak dilakukan Teddy ini menyusul informasi ketelingganya menyebutkan jika lahan bengkok yang disewakan Pemkot Salatiga telah melanggar ketentuan dan peraturan Permendagri. 

"Tanah bengkok disewakan ke PT SCI kemudian dibangun bangunan fisik permanan, itu boleh apa tidak?. Yang jelas, sewa tidak boleh mengubah," sebut Teddy sedikit emosional. 

Dalam kondisi dialog ini, Teddy sempat mengancam akan mengkasuskan Adi Isnanto selalu kepanjangan tangan Pemkot Salatiga jika memang aturan mengatakan boleh merubah sewa untuk dibangunan bangunan permanen. 

Aturan yang dianggap Teddy dilanggar eksekutif yakni Permendagri No 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 148 tentang sewa menyewa terkait dengan perubahan bentuk barang milik daerah. Ayat 1,2 dan 3 memaknai terkait  perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan dengan persetujuan Gubernur atau Bupati / Walikota untuk barang milik yang berada pada pengelolaan barang. 

"Jangan divensif. Kita datang untuk menyelesaikan. Penambahan itu artinya, kalau barang sudah ada baru ditambah, ini barang belum ada. 'Nek jek ngeyel', (kalau membandel) saya akan kasuskan," ancam Teddy. 

Teddy dalam kesempatan itu meminta untuk menanggalkan pemikiran yang selama ini keliru. "Makelar aja tidak pernah, apalagi saat pembangunan bersama Wakil Gubernur melakukan kunjungan ke PT SCI kami (DPRD Salatiga) tidak bermain apa pun. Jadi, langkah kami datang ke PT SCI sebagai upaya menarik investor masuk ke Asia. Dan diimbangi dengan kesiapsiagaan semangat membesarkan Salatiga," paparnya. 

Teddy menyarankan agar tanah bengkok untuk dibeli PT SCI. "Jangan bermain-main, DPRD menvasilitasi jangan jadi multitafsir. Kenapa harus diperpanjangan (sewa) lagi. Dan kemudian kalau itu disewakan, kenapa tidak sekalian tukar guling mengingat PT SCI perusahaan multinasional butuh kepastian usaha, apalagi untuk lahan parkir secara permanen," ujarnya. 

Ia menilai, jika ditukar guling benang kusut terurai. Ia meminta, lain kali Pemkot Salatiga ketika melakukan sewa menyewa mengajak serta DPRD dalam setiap pembahasan. 


Ia menandaskan, DPRD Salatiga mendorong agar segera dilakukan tukar guling ditengah aset daerah yang digunakan PT SCI.  Kehadiran DPRD Salatiga dalam sidak itu mengawal PT SCI sehingga mantep dalam menjalankan usaha di Salatiga.  "Lebih baik dibeli, kita proses Pokoknya kalau surat pengajuan beli atau tukar guling untuk kepentingan pengembangan dari eksekutif sudah dimeja saya, saya jamin tidak sampai 1 bulan rekomendasi DPRD Salatiga saya terbitkan,  tanpa duit sepeserpun.  Namun kalau PT SCI mengeluarkan duit pelicin untuk pihak-pihak diluar DPRD, dan saya mendengar, dijamin rekomendasi DPRD Salatiga tidak akan pernah terbit," tantangnya. 

Sementara, M Kemat Anggita DPRD Salatiga dari Fraksi PDIP lainnya  menambahkan ada beberapa kejanggalan dari sidak yang ia simpulkan. Pasal karet. Jangan dibuat alasan. "Pertama, sewa melebihi batas (waktu). Ada pro kontra, sewa versi PT SCI selama 5 tahun, sedangkan versi Pemkot 2 tahun. Jelas kami menilai, ada permainan sejumlah pihak yang mencoba menutupi dari DPRD," sebut Kemat. 

Selain itu, lanjut dia, pengakuan perwakilan PT SCI diwakili Alfan dan Aron bahwa PT SCI diatas tanah bengkok dibangun bangunan permanen tiga lantai difungsikan untuk parkir sepeda motor karyawan sci. 

"Padahal, semestinya hal tersebut tidak boleh dilakukan. Yang jelas tidak boleh merubah kondisi tanah bengkok. Saya pikir iya (kucing-kucingan) dengan DPRD. Dan Pemda cara menyewa dengan menggusur petani, yang jelas mereka (petani) tidak dapat untung apa-apa," sebutnya. 

Dari data dimiliki Kemat, terdapat kurang lebih 80 petani penyewa yang dapat rugi karena lahannya habis. 
"Sekarang tidak bisa bertani. Setelah sidak ini, kita akan pelajari temuan di lapangan ini. Bisa juga ke sana (proses hukum)," tegasnya. 

Alfan perwakilan PT SCI dalam pertemuan itu menerangkan, yang mengikuti dari awal persoalan sewa menyewa tanah bengkok adalah Direktur lama. Dan sekarang ini, ia yang melanjutkan bersama tim terkait legalitas PT SCI. 

"Tanah bengkok kami sewa selama 5 tahun. Awalnya 2 tahun, kemudian diperpanjang menjadi 5 tahun. Sampai dengan 18 Januari 2021," ungkap Alfan. 

Ia mengakui, jika diatas tanah bengkok ada bangunan permanen tiga lantai untuk parkir motor.  Terkait saran Ketua DPRD Teddy Sulistio agar tanah bengkok dibeli / tukar guling, Alfan mengaku akan menyampaikan ke jajaran petinggi PT SCI. 
"Akan kami sampaikan ke atasan kami," ucapnya. 
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Adhi Isnanto dalam kesempatan itu tidak banyak bicara, beberapa keterangan ia sampaikan ditengah sidak lebih menekankan formalitas

Penulis : ern
Editor   : jks