Blora Perlu Didirikan Mall Pelayanan Publik

76

Saat kunjungan ke kantor DPMPTSP, Wabup H. Arief Rohman didampingi Sekda Komang Gede Irawadi, melontarkan wacana MPP berdiri di Blora. Foto : SB-Hms-Setbla

BLORA, WAWASAN.CO – Untuk tujuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih mudah, murah, dan cepat, Pemkab Blora mewacanakan pendirian sebuah Mall Pelayanan Publik (MPP).

Wacana pendirian MPP, dilontarkan Wakil Bupati Blora, H. Arief Rohman, ketika meninjuau pelayanan perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat.

“Saat mengujungi kantor DPMPTSP Blora, Wabup mewacanakan pendirian MPP,” jelas Kabag Humas Setda setempat, Mulyowati, Selasa (11/6).

Dijelaskan Wabup, MPP terpusat dalam satu gedung terpadu satu atap yang berisi banyak pos pelayanan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dan instansi vertikal di Blora. Kelak jika gagasan itu terwujud, tambah Mulyowati, untuk mengurus dokumen dan perizinan, masyarakat tidak perlu berpindah-pindah lokasi, cukup di satu gedung semua bisa diurus.

Menurutnya, di gedung MPP ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) yang membuka pos pelayanan adminduk, DPMPTSP membuka pos pelayanan perijinan dan penanaman modal.

 

Banyuwangi

 

OPD lainnya, jelas Kabag Humas Mulyowati, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) membuka pos pelayanan informasi kesehatan, dan pelayanan lainnya dalam satu gedung.

Lebih tepat lafi, pelayanan surat izin mengemudi (SIM), hingga pembayaran pajak kendaraan, semuanya bisa terlayani di dalam satu gedung yang dinamai Mall Pelayana Publik.

Wabup Arief, mencontohkan pelaksanaan MPP di Kabupaten Banyuwangi, Jatim, dinilai sukses dan dijadikan percontohan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Sementara itu Kepala DPMPTSP Kabupaten Blora, Purwanto, membeber kalau  pihaknya beberapa kali melakukan studi banding pendirian MPP di beberapa daerah untuk mewacanakan pendirian MPP di Blora.“Sudah beberapa kali kami belajar pendirian MPP, seperti di Banyuwangi, Sidoarjo, Banyumas dan Batam,” kata mantan Sekretaris DPRD Blora.

Sementara ini di Jawa Tengah, tambahnya, baru Kabupaten Banyumas yang sudah memiliki MPP, dan diresmikan oleh Menteri PAN-RB pertangahan Januari 2019, dengan 104 jenis pelayanan masyarakat.

Penulis : wah
Editor   : jks