Warga Blora Gugat ke MK Soal Dana Bagi Hasil Blok Cepu

75

Langkah awal, tim kuasa hukum KMSB dari Universitas Indonesia (UI) telah melakukan kunjungan lapangan ke kantor ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) di Gayam, Bojonegoro. Foto : Wws.co-Ist

BLORA, WAWASAN.CO – Koalisi Masyarakat Sipil Blora (KMSB), menyiapkan gugatan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait DBH migas Blok Cepu untuk Blora hingga saat ini masih nol rupiah.  

Upaya hukum itu ditempuh, bermula dari obrolan di grup media sosial (medsos) WhatsApp (WA) terkait tuntutan agar Blora mendapat dana bagi hasil (DBH) migas Blok Cepu, muncul wacana menuju judicial review (JR).

 “Awalnya difasilitasi Ketua DPRD Blora, H. Bambang Susilo, akhirnya KMSB sepakat mengajukan ajukan judicial review Dana Bagi Hasil Migas ke MK,” ujar Seno Margo Utomo, Kamis (13/6).

Dijelaskan salah satu penggagas KMSB,  dalam perteuan, diskusi, dan kesepakatan di grup WA, KMSB mewacanakan memberi kuasa hukum kepada tim Universitas Indonesia (UI). 

Ditambahkan, tiga orang yang tergabung dalam Center of Stategic Studies UI, Prof Tjip Ismail, Dr. Mahfud Sidik, Dr Dian, sudah turun ke Blora untuk audisensi dan koordinasi awal.

“Ke depan akan ditambah lagi beberapa nama ahli migas, dan ahli hukum,” tambah mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora tersebut.

Menurutnya, jalur konstitusi harus diambil, karena lobi-lobi oleh Pemkab dan para pihak untuk mendapatkan DBH minyak dan gas bumi (migas) Blok Cepu selama ini tidak membuahkan hasil.

Dukungan

Jika rencana berjalan lancar, lanjutnya, akhir Juli 2019 akan mendaftarkan judicial riview ke Mahkamah Konstitusi, dan butuh waktu sekitar satu tahun berproses hukum. “KMSB mohon dukungan, dan doa restu seluruh masyarakat Blora,” harap Seno Margo Utomo.

Ketua DPRD Blora, Bambang Susilo, membenarkan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Blora telah datang ke dewan, dan semangat untuk memperjuangkan DBH Migas Blok Cepu.

Sebagai wakil rakyat dan untuk kepentingan daerah, pihaknya mendukung penuh rencana tersebut, sekaligus siap memfasilitasinya berdasar mekanisme yang ada.

“Rencana bagus, positif untuk Blora, DPRD mendukungnya,” kata politisi Partai Demokrat (PD) yang juga mantan kepala desa dua periode ini.

Perlu diketahui, Pemkab, DPRD dan para pihak sudah di Blora sudah bergerak lama untuk dapat DBM Migas Blok Cepu. Hanya sayangnya usaha itu masih berupa pepesan kosong.

Pada pertengahan 2012, Bupati Blora H Djoko Nugroho melanjutkan perjuangan Bupati pendahulunya agar daerahnya juga dapat DBH Migas dengan cara lobi-lobi, dan bersurat ke institusi terkait.

Ketika itu, Kokok panggilan Djoko Nugroho, menyatakan  tidak akan pernah lelah memperjuangkan DBH migas untuk daerahnya ke pemerintah pusat, BP Migas (SKK Migas), Pertamina dan di forum lain.

Blora bagian dari wilayah kerja peminyakan (WKP) Blok Cepu tapi tidak dapat DBH Migas, sementara Banyuwangi (Jatim) yang jauh malah dapat, ini tidak adil, katanya saat itu.

Sedangkan produksi minyak Blok Cepu di lapangan Banyu Urip ditingkatkan dari produki puncak 165.000 barel perhari, kini mulai stabil di angka 220.000 barrel oil per day (BOPD). 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis : wah
Editor   : wied