Petugas Pantau Mobilisasi Massa Ke Jakarta

23

Forpimda dan seluruh komponen masyarakat Pemalang mengutuk aksi kekerasan 21-22 dan menolak aksi kekerasan dalam sidang MK tentang sengketa Pilpres yang mulai digelar hari ini. Foto : Probo Wirasto.

PEMALANG,WAWASANCO - Kapolres Pemalang AKBP Kristanto Yoga Darmawan menyatakan pihaknya melakukan pemantauan adanya kemungkinan mobilisasi atau pengiriman massa untuk mengikuti sidang sengketa pemilihan Presiden, namun hingga Kamis (13/6) pihaknya belum mendeteksi kondisi tersebut. Hanya saja jika diperlukan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyekatan ataupun sweeping untuk mencegah.

Hal tersebut diungkapkan Kapolres Pemalang usai Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Candi dan Kesiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilu 2019, di halaman Mapolres Pemalang. Hadir dalam kegiatan Bupati Pemalang Junaedi, Ketua DPRD HM Agus Sukoco, Dandim 0711 Letkol Inf. Edy Supriyadi, sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat dan berbagai pihak yang terlibat dalam pengaman Idul Fitri.

"Kami lebih mengutamakan langkah preemtif berupa himbauan pada seluruh pihak baik anggota partai politik, organisasi masa atau kelompok masyarakatlainnya untuk tidak perlu ke Jakarta, tetapi lebih baik beraktifitas biasa dan menunggu proses hukum yang sedang berlangsung," imbaunya.

Tokoh-tokoh

Seirama yang disampaikan Bupati Pemalang, Junaedi, yang menyatakan mekanisme konstitusional tahapan pemilu terhadap kepuasan hasil pemilu adalah di Mahkamah Konsitusi, sehingga apa yang akan menjadi keputusan adalah final. Karena itu seluruh komponen bangsa dan peserta pemilu yang ada di Kabupaten Pemalang, untuk bersama-sama menghormati supremasi hukum.

"Saya yakin tokoh-tokoh di Pemalang, partai peserta pemilu maupun pendukung pasangan calon 01 maupun 02 setelah selesai yang ada hanya kebersamaan. Dan dari sinyal-sinyal yang ada apapun yang menjadi keputusan MK akan diterima," tandasnya.

Selain itu menurut Bupati Pemalang saat ini semua informasi dari diakses dari semua media, sehingga akan lebih efisien dan efektif untuk diikuti daripada harus berbondong-bondong ke Jakarta. Karena bagaimanapun akan memerlukan modal, tenaga dan lainnya apalagi proses persidangan di MK dilakukan secara tranparan sehingga bisa diikuti dan dicermati dari mana pun.

 

 

Penulis : pw
Editor   : wied