Ketua MPR Bakal Jadi Rebutan Fraksi-Fraksi


Dialog Empat Pilar MPR Pasca Pemilu Serentak. (Foto;Arya)

JAKARTA , WAWASANCO- Pemilu serentak 2019 usai sudah meski pilpresnya masih dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Suasana panas kini mulai terasa di parlemen. Dinamika politik di parlemen ini akan berlanjut hingga Oktober 2019 mendatang. Terutama terkait dengan pemilihan pimpinan MPR RI, yang akan dilakukan secara musyawarah atau sistem paket.

“Kalau pimpinan DPR RI sudah jelas akan ditempati oleh partai pemenanh pemilu dan wakilnya akan ditempati oleh partai suara terbanyak selanjutnya. Tapi, pimpinan MPR RI akan menjadi strtaegis, sehingga akan diperebutkan banyak fraksi di MPR,” kt anggota MPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini mengatakan hal itu dalam dialog 4 Pilar MPR RI ‘Konsolidasi Parpol di Parlemen Pasca Pilpres’ bersama anggota MPR RI FPKS Jazuli Juwaini, dan peneliti utama LIPI Siti Zuhro dalam diskusi empat pilar di Kompleks MPR RI Jakarta, Senin (17/6/2019).

Namun, Firman berharap pemilihan pimpinan MPR RI tersebut jangan sampai terjadi konflik politik seperti 2009 (koalisi kerakyatan dan kebangsaan) dan 2014 (koalisi Indonesia hebat dan koalisi merah putih). Sehingga selama setengah tahun DPR/MPR tidak bekerja.

Mengapa strategis? Sebab, kata Firman, MPR RI menjadi posisi penentu jika presiden atau wapres berhalangan tetap, maka MPR RI yang akan menentukan dan memilih penggatinya.

“Itulah yang menjadikan posisi pimpinan MPR RI itu strategis dan dua kubu sama-sama mempunyai kepentingan. Dimana setiap fraksi di MPR RI akan mengusulkan kader terbaiknya sebagai capres dan atau cawapres pengganti,” ujarnya.

Jadi ini yang akan menjadi perhelatan tajam sehingga akan muncul wacana-wacana , revisi amandemen UUD dikembalikan seperti UU yang sebelumnya dan sebagainya, ini juga menjadi bagian yang sangat dinamis di dalam MPR yang akan datang.

PKS kata Jazuli, berharap ada power sharing dan musyawarah mufakat. Hanya saja jangan sampai power sharing itu pragmatis, money politics, dan menghilangkan check and balancing. “Jangan sampai mengganggu kinerja MPR/DPR RI agar lembaga ini tidak terus-menerus citranya buruk di mata rakyat,” jelasnya.

Siti Zuhro berharap yang sama jika semua parpol pasca pemilu ini mereformasi dirinya dan tetap ada check and balancing di parlemen dan merumuskan fungsi dan tugas MPR/DPR RI yang baik,” ungkapnya.

Penulis : ak
Editor   : jks