Tiket Pesawat Mahal, Salah Siapa?

  • Opini Aulia A Muhammad
86

TIKET penerbangan yang mahal menjadi percakapan yang panjang menjelang Lebaran kemarin.
Berbagai pihak meminta pemerintah turun tangan, sehingga iklim bisnis dapat bergerak lagi.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kian ke sini, terlihat bahwa pemerintah tak mampu
mengatasi hal ini. Presiden Jokowi mengatakan hal itu urusan Menteri Perhubungan Budi Karya
Sumadi. Namun, lucunya, yang bersangkutan mengatakan bahwa soal tiket bukan urusannya.

Kondisi yang tak membaik ini melahirkan ironi lain. Gubernur Riau, Syamsuar, bahkan akan
meminta izin ke Kementerian Dalam Negeri untuk diperbolehkannya PNA Riau transit dahulu di
Singapura atau Malaysia dalam perjalanan dinasnya ke Jakarta. Sebabnya, jika transit di dua
negara tetangga itu, setiap penumpang dapat menghemat anggaran 1 sampai 1,5 juta sekali jalan.
Ini menunjukkan bahwa biaya Pekanbaru - Jakarta, lebih mahal daripada pekanbaru - Singapura -
Jakarta. 

Dan, seperti biasa, bukan persoalan tiket mahal ini yang kemudian dikelarkan, namun muncul ide
baru, yang ditengarai akan kian merumitkan bisnis penerbangan di  negara ini. Presiden Jokowi
menelurkan ide, untuk membuka kran penerbangan asing ''bermain'' di dalam negeri. Dengan
persaingan terbuka, diharapkan harga tiket akan tertekan, dan konsumen diuntungkan.

Budi Karya, yang tampak tak mampu mencari solusi, langsung setuju ide itu.  Ia menjelaskan,
nantinya maskapai asing harus bekerjasama dengan entitas bisnis lokal. Syaratnya, perusahaan
asing tersebut harus memuat 51% kepemilikan oleh orang lokal. Maskapai luar negeri juga
diarahkan untuk beroperasi di rute-rute domestik perintis, bukan hanya di rute-rute 'gemuk'. 

Pakar penerbangan Alvin Lie mengkritik ide Jokowi. Dari segi kedaulatan negara. Menurutnya,
pembukaan pintu bagi maskapai asing sama saja dengan menggadaikan kedaulatan negara. Bahkan
negara dengan ekonomi liberal yakni Amerika Serikat (AS) tidak mengizinkan maskapai asing
melayani rute domestiknya. Jusuf Kala juga menegaskan hal yang sama, tidak setuju ide itu.

Persoalannya memang bukan mengundang maskapai asing, tapi bagaimana sistem bisnis ini dikelola
dengan lebih jernih, transparan, dan meniadakan monopoli. Soal maskapai asing, kita bukan
bersih dari hal itu. AirAsia masih beroperasi di sini, tapi ternyata tidak mampu bersaing,
meski dengan harga penerbangan yang lebih terjangkau. Perusahaaan Malaysia dengan slogan
Now Everyone Can Fly itu kalah melawan duopoli Garuda dan lion Air.

Jamak diketahui, memang dua perusahaan itu yang melakukan duopoli. Garuda dan Lion Air
bekerjasama untuk menciptakan dan memasang harga yang saling menguntungkan. Bahkan, dengan
kekuatannya, dua perusahaan ini berhasil untuk mendepak AirAsia untuk menjual tiketnya di
Traveloka, sebagai agen perjalanan terbesar di Asia saat ini. Duopoli Garuda-Lion Air
ditengarai telah menciptakan bisnis yang tidak sehat, sehingga membuat harga tak terkendali.

Persoalan itu sudah terberitakan, terverifikasi. Tapi, sampai kini, pemerintah, bahkan lewat
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tak mampu mengintervensi keduanya. Garuda-Lion tak
tersentuh, dan terus memaksakan harga, dan barangkali, tertawa melihat para penguasa baku
lempar tanggungjawab. Menyesakkan, memang.**

Penulis : -
Editor   : lbl