Jika Puan Ketua DPR, Sejarah Bagi Parlemen


Diskusi parlemen Indonesia pasca pileg. Puan Maharani bakal mencatat sejarah baru sebagai perempuan pertama yang aka memimpin parlemen Indonesia. (Foto :Arya)

JAKARTA, WAWASANCO-Parlemen Indonesia akan mencatat sejarah baru. Sebab,  kalau tidak ada halangan anggota DPR yang jumlah sskarang bertambah menjadi 575 orang itu akan dipimpin oleh seorang perempuan,  yaitu Puan Maharani kader PDI perjuangan yang kini menjabat sebagai Menko Kesra.

''Berdasarkan Undang-undang yang akan menjadi ketua DPR adalah partai yang meraih suara terbanyak dan itu diraih oleh PDI perjuangan.  Besar kemungkinan PDI perjuangan akan memilih Puan sebagai Ketua DPR, ''kata  anggota DPR fraksi PDI perjuangan,  Eva Kusuma Sundari dalam diskusi legislasi di media center DPR,  selasa (18/6)

Dalam diskusi dengan tema 'UUMD3 dan Komposisi Pimpinan Parlemen itu hadir Wakil Ketia DPR Fahri Hamzah,  Wakil Ketua DPD ahmad Muqowam dan  angota dari Fraksi Golkar Zainudin Amali. 

Eva sendiri mengaku bangga kalau Puan Maharani memimpin DPR.  ''Kalau Ibu Puan jadi pemimpin DPR ini adalah yang pertamalinya parlemen Indonesia dipimpin oleh seorang perempuan. ''I i Ini bukan saja akan memcatat sejarah baru tapi saya juga sebagai kader PDI perjuangan bangga. Sebelumnya sudah ada presiden, wapres perempuan. Sekarang giliran Ketua DPR dari Perempuan, ''katanya. 

Sebelumnya, menurut Eva, perlemen  Laos juga sudah pernah dipimpin seorang perempuan, kemudian Vietnam. Ini akan mematahkan bahwa politik  itu didominasi oleh kaum lelaki. 

''Dengan tampilnya Puan Maharani, Indonesia akan memasuki era Parlemen  Feminis
'' Kita mengenal Peminis Goverment yang sekarang dilakukan oleh Swedia dan Canada.  Kenapa kita tidak mulai dengan Peminis Parlemen,'kata Eva. 

Soal parlemen modern,  Eva menginginkan adanya parlemmen yang kuat yang diharapkan oleh rakyat. Bukan melulu hak anggaran tapi juga kinerja yang makin produktif. 

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah optimis tak ada gejolak politik dalam pemilihan pimpinan DPR dan MPR RI pada Oktober 2019 mendatang. Karena partai pemenang pemilu sudah di kubu pemerintah.

“Pimpinan DPR RI sudah pasti dijabat oleh PDIP. Saya dengar Ibu Puan Maharani. Selanjutnya para wakil dijabat oleh Golkar, Gerindra, NasDem dan PKB. Dari sidang Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah bisa ditebak,” tegas mantan politisi PKS itu.

Hanya saja Fahri ingin ada check and balancing, kontrol yang jelas terhadap pemerintah, agar tidak membahayakan pemerintah sendiri. Karena itu, perlu mengkaji presidensialisme untuk menentukan arah negara ini mau kemana melalui efektifitas lembaga-lembaga negara ini.

“Kalau pemerintah tanpa kontrol berbahaya. Misalnya, para menteri bisa senenaknya membuat kebijakan yang merugikan negara. Seperti skandal bank Century, BLBI, Pelindo, dan lainnya. Kita pahamlah tak akan sampai menjatuhkan Presiden RI, dan Bank Century, hanya sampai Boediono,” ujarnya.

Demikian pula posisi MPR, DPD RI, DPRD dan Pemda. “Kalau mau negara ini kuat, maka semua institusi negara termasuk DPD RI itu harus kuat dengan kinerja yang jelas. Apalagi dipilih langsung oleh rakyat,” ungkapnya

Penulis : Arya
Editor   : jks