MPR Masa Depan Harus Lebih Kuat


Diskusi untuk memperkut lembaga MPR di media center DPR

JAKARTA, WAWASANCO- Anggota DPR pasca pemilu serentak 2019 diharapkan akan menperkuat lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baik fungsi maupun kewenangannya. Sehingga lembaga ini semakin diakui keberadaannya.

''Perlu adanya konsensus fraksi-fraksi di  DPR untuk memperkuat dan memberikan tugas pokok fungsi yang lebih kaya dan banyak kepada MPR sehingga eksistensinya semakin diakui,'kata anggota MPR dari Fraksi Demokrat, Herman Khoiron dalam diskusi empat pilar 'Optimalisasi Tugas dan Wewenang MPR',  di Media Center DPR,  Jumat, bersama anggota MPR RI Fraksi Golkar Rambe Kamarulzaman dan pengamat politik dari UIN Syahid Jakarta, Pangi Sarwi Chaniago.


Apalagi,  katanya,  MPR dulunya adalah lembaga tertinggi negara yang punya wewenang mengeluarkan keputusan-keputusan strategis untuk bangsa ini seperti menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Tap MPR. 

''Penetapan  GBHN ini bisa dijadikan tolak awal untuk memperkuat MPR, ''katanya. 

menurut Herman sejak reformasi 1998 tugas, fungsi dan kedudukan MPR RI terkesan tak jelas, selain menggelar sidang tahunan setiap tanggal 16 Agustus, melantik presiden dan wakil presiden terpilih, dan sosialiasi  empat pilar MPR RI. Karenanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) presiden dan menyusun program pembangunan seperti GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) menjadi alternatif penguatan MPR RI.

“Saya kira laporan pertanggungjawaban presiden pada MPR RI dan menyusun GBHN menjadi alternatif penguatan fungsi MPR RI, dan kuncinya amandemen UUD NRI 1945,” tegas Herman. 

Hanya saja lanjut Herman, GBHN dimaksud harus sejalan dengan mandat yang diberikan kepada Presiden dan Wapres terpilih. “Sebagai driver pembangunan, bagaimana presiden dan wapres dalam menjalankan program pembangunan itu tidak menyimpang dari garis-garis yang sudah ditetapkan oleh MPR RI,” ujarnya.

Seperti diketahui pasca reformasi 1998, saat presiden dan wapres dipilih langsung  oleh rakyat, sehingga rakyat yang berdaulat, maka rencana program pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang (RPJPMP) itu ditentukan oleh presiden dan wapres terpilih.

Menurut Rambe, GBHN itu sudah dirumuskan oleh Badan Pengkajian MPR RI dan tinggal direkomendasikan ke presiden dan wapres terpilih 2019.

“Tapi, soal pertanggungjawaban presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sekarang ini, bentuknya adalah jika presiden dinilai buruk bahkan gagal selama memerintah, maka tak akan dipilih lagi dalam pemilu. Itulah bentuk pertanggungjawabannya,” tambahnya.

Dengan demikian yang terpenting kata Rambe, DPR RI, DPD RI dan MPR RI harus mempunyai UU sendiri-sendiri. “Hal itu agar tugas dan fungsi masing-masing lembaga itu jelas. Sehingga tugas dan fungsi DPD itu apa, MPR RI itu apa, maka diatur dalam UU itu dan jelas apa yang harus dikerjakan,” jelas Rambe.

Selain itu kata Rambe, akan tergantung pemerintah, karena amandemen UU itu harus dibahas bersama pemerintah. “Jadi, pembentukan UU MPR itu tergantung DPR, DPD RI dan pemerintah,” ungkapnya. 

Penulis : ak
Editor   : jks