Kewenangan MPR Perlu Ditambah


Anggota MPR nono Sampono (DPD), Saleh Daulay (FPAN) dan Pengamat Hukum Tatanegara Margarito Kamis mwngatakn perlu ditambah kewenangan MPR sehingga terjadi Chek And Balance antara parlemen dan pemerintah.

JAKARTA, WAWASANCO-Pengamat Hukum Tatanegara, Margarito Kamis mengatakan perlunya menata kembali lembaga parlemen (DPR,  MPR dan DPD) khususnya lembaga MPR yang anggotanya terdiri dari DPR dan DPD  sehingga lembaga ini punya kekuatan yang seimbang dengan pemerintah. Paling tidak chek and balance bisa berjalan sesuai dengan aturan. 

''MPR itu harus diberdayakan dalam arti ditambah fungsi dan kewenangannya,'kata Margarito Kamis saat menjadi narasumber diskusi 4 Pilar MPR RI bersama anggota MPR Nono Sampono (DPD) dan Saleh Daulay (FPAN) dengan tema "Mekanisme Check and Balances Lembaga Negara", Senin (24/6/2019) di Media Center Parlemen, Kompleks Nusanatara III, Senayan Jakarta. 

Menurut Margarito,  salah satu kewenangan yang harus ditambah adalah kewemangan Pos Review , atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai  melampaui perintah undang-undang dasar.  Dengan memiliki kewenangan Pos Review itu,  MK tidak bisa seenaknya lagi menganulir sebuah Undang-undang yang dibuat DPR sebelum ada review dari MPR.  Padahal,  katanya,  MPR adalah pembuat UUD tapi kalau ada keputusan MK yang melampaui UUD, MPR tidak bisa berbuat apa-apa.  

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay mengakui kewenangan MPR saat ini masih lemah dibanding dengan kewenangan Pemerintah. 
"Menurut saya, baik DPR dan MPR serta DPD RI, posisinya sangat lemah kalau misalnya dibandingkan dengan posisi pemerintah. Untuk sekarang saja, kita sedang membahas anggaran, jadi kita akan sama-sama melihat posisi lemahnya posisi DPR ini dari sisi anggaran karena yang menentukan anggaran di DPR, MPR juga DPD itu adalah pemerintah," tandasnya. 

Berbicara soal kebutuhan anggaran tahun ini kata Saleh, Ia memprediksi baik DPR MPR dan DPD tidak punya kekuasaan apa-apa untuk itu.  "Tahun ini atau tahun 2020 akan ada pengurangan yang besar dari sisi anggran di DPR, MPR dan DPD. tapi kita tidak memiliki kewenangan untuk mengatakan tidak,'katanya. 

Lalu apa konsekuensinya jika DPR MPR dan DPD melakukan kritisasi atau melakukan fungsinya secara kritis, maka sudah dipastikan akan mendapat tekanan dari pemerintah, Tekanan pemerintah itu kata dia, juga akan terjadi bukan hanya saat mengkritisi soal anggaran, tapi juga saat Anggota DPR, MPR dan DPD mengkritisi tentang pelaksanaan undang-undang serta tentang pelaksanaan APBN. 

"Bahkan bisa jadi tekanan pemerintah ini bisa sampai pada pembahasan anggaran berikutnya. Jadi kalau terlalu kencang mengkritiknya, ya siap-siap saja," tukasnya. 

Kemudian dari sisi kekuasaan untuk membuat legislasi, baik MPR, DPR dan DPD akan ada pembatasan-pembatasan. 

"Saya yakin, jika ada orang yang melakukan judicial review di mahkamah konstitusi (MK), hambatan-hambatan luar biasa juga bakal menerpa tiga lembaga ini. Imbasnya, banyak kebutuhan kita yang sudah capek kita bahas di sini, pada akhirnya dibatalkan di sana," paparnya. 

Saat ini kata dia, MPR sedang melakukan upaya otokritik terhadap apa yang ada di MPR termasuk tugas fungsi dan kewenangan MPR. " 

Jadi sudah banyak yang dilakukan, karena kebetulan saya termasuk kelompok pengkajian MPR. Termasuk terkait bagaimana penguatan lembaga-lembaga yang ada di MPR terutama khususnya DPD, yang sudah sering didiskusikan agar fungsi dan kekuasaanya dikuatkan," pungkasnya. 

Saat ini kata dia, MPR sedang melakukan upaya otokritik terhadap apa yang ada di MPR termasuk tugas fungsi dan kewenangan MPR. 

Penulis : ak
Editor   : jks