DPR Jamin UU MD3 Tak Direvisi


Diskusi soal pimpinan DPR dan MPR pasca pileg di komplek parlemen. DPR sepakati Tidak ada lagi revisi UUDM3.

JAKARTA, WAWASANCO- Ketua Badan Legislatif (Baleg)  DPR, Supratman Andi Argas pastikan tidak ada lagi revisi undang-undang MD3 (UUMD3) terkait soal komposisi pimpinan DPR,  MPR dan DPD dan alat kelengkapan dewan. Sehingga nantinya yang menjadi Ketua DPR berasal dari partai peraih kursi terbanyak sedang  pemilihan Ketua MPR dilakukan dengan sistem paket. 

Kepastian itu juga diaminkan oleh anggota DPR  lainnya Andreas Hugo Parera (FPDIP) , Nasir Jamil (FPKS), dan Cucun Ahmad Syamsurijal (FPKB) DPR RI dalam diskusi Legislasi di komplek parlemen Jakarta,  Selasa (25/6/2019).

''Kalaupun nanti ada revisi paling hanya dibagian judul  dan ketentuan yang berkaitan dengan DPRD dan DPRD Provinsi yang kini sudah diatur tersendiri oleh UU pemerintahan Daerah, ''kata Supratman. 

Berdsarkan UUMD3, pimpinan DPR nantinya berjumlah 5 orang berdasarkan jumlah kursi.  Sehingga sudah dapat dipastikan nantinya yang jadi Ketua DPR dari FDIP sedang wakilnya dari Golkar,  Gerindra,  Nasdem dan PKB. 

Sementara pimpinan MPR yang bsrjumlah 5 orang dilaksanakan dengan sistem paket,  dimana setiap fraksi mengajukan calon yang akan jadi pimpinan MPR.  termasuk calon dari DPD.  tidak. Menutup kemungkinan nantinya ada dua paket.

“Khusus untuk pemilihan pimpinan MPR RI, posisi DPD RI menjadi kunci dalam sistem paket tersebut. Hanya saja dari 136 anggota DPD RI yang baru saat ini belum ada tokoh sentral yang berpengaruh,” tegas Supratman.

Namun menurut Supratman, tidak penting tentang siapa yang akan duduk di kursi pimpinan MPR RI tersebut, karena yang penting adalah bagaimana MPR RI ini memiliki kewenangan, keputusan, dan fungsi bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. “Sehingga pemilihannyapun harus mengutamakan musyawarah mufakat,” ungkapnya.

Saat ditanya, apakah nanti akan ada koalisi oposisi atau tidak di MPR RI, Supratman mengatakan jika bicara kepentingan bangsa dan negara, maka situasinya akan dinamis, cair, dan segala kemungkinan akan terjadi. “Tentu dalam politik itu cair dan pasti dinamis,” katanya. 

Menurut Andreas dalam tiga bulan ke depan anggota DPR/MPR RI akan berakhir pada September 2019 mendatang. Karena itu, tak mungkin lagi ada revisi UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD), sehingga UU MD3 yang ada harus dijalankan untuk DPR/MPR periode 2019 – 2024.

“Sudah tak ada waktu lagi untuk merevisi UU MD 3, apalagi hanya untuk kepentingan bagi-bagi jabatan MPR RI. Malu sama rakyat, dan tugas DPR yang lebih penting masih banyak,” tegas Andreas Hugo Pareira.

Sehingga yang paling mungkin kata anggota Komisi I DPR RI itu, hanya mengubah judul dan sebagian pasal khusus terkait dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mengapa? “DPRD itu sudah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah,” ujarnya.

Cucun Ahmad Syamsurijal juga mendukung tak ada revisi UU MD3, karena hasil revisi sebelumnya sudah baik dan adil berdasarkan sistem proporsional suara terbanyak. “Jadi, FPKB DPR tak akan merevisi UU MD3,” katanya singkat.

Yang terpenting kata anggota Komisi III DPR FPKS Nasir Jamil, pimpinan MPR, DPR dan  DPD RI itu

Nasir Jamil harus mendukung terwujudnya konsolidasi demokrasi. Dimana untuk mewujudkan itu meliputi enam (6) komponen. Yaitu, negara kuat, masyarakat sipil yang independen, pemerintahan berdasarkan hukum dan tak sewenang-wenang, birokrasi yang sehat dan efektif, dan ekonomi yang adil tanpa ada kesenjangan.

Apalagi kata Nasir, ke depan lembaga DPR RI ini sebagai prlemen modern. “Jadi, siapapun pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI harus berujung paa kuatnya konsolidasi demokrasi. Itulah yang akan menjadikan Indonesia unggul, dan indonesia menang. Sehingga bukan untuk kepentingan kelompok, melainkan untuk lembaga yang modern,” jelasnya

Penulis : ak
Editor   : jks