Gandeng Akademisi UNS, Komite III DPD RI Uji Sahih RUU Lansia


KUNJUNGAN KERJA - Kunjungan kerja Komite III DPD RI, dalam rangka uji sahih Rancangan Undang-Undang tentang Lanjut Usia (RUU Lansia) di Ruang Sidang, Rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Selasa (25/6). foto dok

SOLO, WAWASAN.CO – UU No 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,  dinilai sudah tidak memadai dan kurang relevan, sehingga perlu dilakukan sejumlah perubahan dan perbaikan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komite III DPD RI Dr Abdul Aziz Khafia, disela kunjungan kerja Komite III DPD RI, dalam rangka uji sahih Rancangan Undang-Undang tentang Lanjut Usia (RUU Lansia) di Ruang Sidang, Rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Selasa (25/6).

“UU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sudah berumur lebih dari 20 tahun. Jadi dinilai sudah memadai dan kurang relevan, sehingga perlu dilakukan sejumlah perubahan dan perbaikan. Untuk itu, kita perlu lakukan uji sahih agar memperoleh aspirasi, gagasan dan pemikiran terhadap RUU Lansia yang sedang disusun oleh DPD RI,” terangnya.

Diterangkan, uji sahih RUU Lansia ini bertujuan untuk mensosialisasikan RUU tentang Lanjut Usia yang diinisiasi oleh DPD RI, mengetahui pandangan dari peserta terhadap RUU Lansia, memperoleh masukan dan saran perbaikan terhadap norma atau substansi dari RUU Lansia, serta untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul di waktu mendatang.

Sementara, Ketua LPPM UNS Prof Dr Widodo Muktiyo mengapresiasi positif langkah Komite III DPD RI, yang menggandeng civitas akademika dalam uji sahih RUU Lansia. “Kami mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Lanjut Usia. Dengan harapan agar layanan terhadap para lansia akan semakin baik lagi di masa mendatang,”

Hadir tiga orang narasumber, yaitu Ketua Tim Penyusun RUU lansia Ir Adhi Santika MS PhD,  Pusdemtanas LPPM UNS Dr Sunny Ummul Firdaus SH MH, serta tenaga ahli penyusunan raperda Lanjut Usia di Kota Surakarta, Dr Waluyo SH MSi. Setelah dilakukan sesi pemaparan oleh para narasumber, dilakukan juga sesi diskusi dan pemberian masukan serta saran.

Berdasarkan hasil pemaparan dan diskusi, terdapat beberapa poin pentingnya dilakukan perubahan atas UU tentang Kesejahteraan Lansia. Beberapa hal pokok tersebut diantaranya, pertambahan jumlah populasi lansia di Indonesia semakin meningkat. Data BPS tahun 2018 menunjukkan jumlah penduduk lansia Indonesia mencapai 24,49 juta penduduk lansia atau sekitar 9,27?ri jumlah penduduk nasional.

Selain itu, perlu adanya pengelompokkan lansia sesuai dengan karakter yang dimilikinya, perlu adanya perlindungan sosial dan pemberdayaan lansia yang lebih komprehensif dan terpadu, serta pembagian peran pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian layanan bagi lansia.

Rekomendasi lainnya, pembangunan berbasis keluarga dan komunitas dalam pemberian layanan jangka panjang bagi lansia (Long Term Care), serta perlu adanya penambahan ketentuan tentang sanksi.

Rombongan delegasi Komite III DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua Dr Abdul Aziz Khafia (Jakarta), anggota DPD RI dari dapil Jateng GKR Ayu Koes Indriyah, Abu Bakar Jamalia (Jambi), M Afnan Hadikusumo (DIY), Ahmad Sadeli Karim (Banten), Habib A Bahasyim (Kalsel), Muslihuddin Abdurrasyid (Kaltim), Lalu Suhaimi Ismy (NTB), Leonardy Harmaiyn (Sumbar), Emilia Contessa (Jatim), Gede Pasek Suardika (Bali), Abubakar Bahmid (Gorontalo) dan Muhammad Nabil (Kepulauan Riau). 

Penulis : arr
Editor   : edt