Pengembang Perumahan Bersubsidi Terancam Gulung Tikar


Ketua Apersi Jateng- DIY, Bayu Rama Djati

SEMARANG, WAWASAN.CO - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jateng-DIY, mempertanyakan kepastian skema pengganti pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sebelumnya, pengembang perumahan bersubsidi di daerah resah sebab pemerintah memangkas kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Bank Tabungan Negara (BTN), selaku bank penyalur terbesar KPR Subsidi yang sudah ada. Padahal pengembang menganggap, pembangunan rumah subsidi dengan sistem FLPP sebagai pendorong, setelah rumah komersil saat ini masih lesu dipasaran.

“Kita sebagai pengembang developer, ingin mendukung program pemerintah dalam mewujudkan satu juta rumah sederhana bagi keluarga menengah kebawah. Salah satunya melalui program FLPP, namun sekarang ini kita resah. Kuota KPR subsidi untuk rumah sederhana ini sudah menipis, padahal kita sudah berinvestasi,” papar Ketua Apersi Jateng- DIY, Bayu Rama Djati di Semarang, Minggu (30/6).

Dipaparkan, menipisnya kuota KPR subsidi tersebut akan berdampak kepada masyarakat kecil, yang seharusnya dapat rumah jadi tidak bisa dapat rumah. Selain itu juga berdampak bagi pengembang yang tidak bisa membayar pinjamannya ke bank, karena tidak bisa akad kredit.

Menurut Bayu, dengan kuota yang habis tersebut, maka calon pemilik rumah subsidi tidak bisa melakukan akad kredit, meski persetujuan atau SP3K dari pihak bank sudah keluar."Padahal pembeli ada, stok rumah ada tapi tidak bisa di KPRkan, karena tidak ada lagi kuota," jelasnya.

Tidak hanya itu, para pengembang juga terancam bangkrut. "Banyak pengembang kami yang bergabung di Apersi bakalan gulung tikar, apabila program rumah subsidi Presiden Jokowi ini tidak diteruskan. Untuk itu, kami berharap kepada pemerintah untuk menambah kuota KPR bersubsidi melalui skema FLPP ini,” tandasnya.

Seperti diketahui, anggaran untuk rumah subsidi semakin mengetat seiring dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2019 yang baru. Pasalnya, meskipun ada aturan baru untuk relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mempermudah pembeli rumah subsidi, jika anggarannya tidak cukup, akan menyulitkan bagi pengembang dan tetap tidak menarik bagi pembeli.

Menanggapi hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan akan mengalihkan ke skema lain seperti Subsidi Selisih Bunga (SSB) atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). rix

 

 

Penulis : arr
Editor   : edt